Sah! – Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena Jastip (Jasa Titip) telah menjadi tren yang signifikan di kalangan masyarakat, Jastip adalah praktik di mana seseorang membeli barang atau jasa atas nama orang lain.
Baik dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian mengirimkannya kepada pembeli dengan imbalan tertentu. Namun, di balik kepraktisan dan popularitasnya, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari segi hukum
Praktik Jastip melibatkan sejumlah masalah yang perlu dipertimbangkan Pertama-tama, dalam konteks perdagangan internasional, Jastip bisa melibatkan transaksi lintas batas yang mungkin menimbulkan masalah bea cukai.
Pemerintah dan lembaga hukum perlu mengkaji secara mendalam tentang regulasi yang mengatur praktik Jastip ini untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat.
Penerapan Permendag No. 36 Tahun 2023 terkait Impor berpotensi berdampak pada bisnis jasa titip barang dari luar negeri. Aturan yang efektif sejak 10 Maret 2024 ini sedang diinformasikan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta.
Terdapat lima jenis barang bawaan penumpang yang dibatasi arus masuknya ke Indonesia. Di antaranya adalah alas kaki; tas; barang tekstil jadi lainnya, barang elektronik, serta telepon seluler, handheld, dan komputer tablet.
Pemerintah kini membatasi alas kaki impor yang dibawa penumpang menjadi hanya dua pasang per penumpang. Tas dari luar negeri hanya diizinkan dua item per penumpang, sementara barang tekstil terbatas hingga lima item.
Bea Cukai Soekarno-Hatta telah mengadakan sosialisasi tentang Permendag. Salah satu poin yang disampaikan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 adalah perubahan kebijakan impor.
Peraturan ini menggeser komoditas yang pengawasan impornya secara Post-Border dikembalikan menjadi Border yaitu antara lain elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas dan serta sepatu.
“Para importir diharapkan memperhatikan aturan baru ini dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor,” kata Gatot Sugeng Wibowo Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, dilansir Media Indonesia, Rabu, 13 Maret 2024.
Penyedia Jastip seringkali membeli barang dari luar negeri dengan harga grosir dan menjualnya dengan margin keuntungan lebih rendah daripada pelaku usaha lokal, Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha lokal.
Sudahkah Anda merasa bingung dan kewalahan dengan proses pengurusan perizinan usaha yang rumit? Mendirikan lembaga atau usaha baru adalah langkah besar yang memerlukan perizinan yang tepat dan proses hukum yang sesuai.
Namun,seringkali proses ini bisa menjadi rumit dan memakan waktu, meninggalkan Anda dalam kebingungan dan frustrasi.Tidak memiliki pemahaman cukup atau akses ke informasi yang benar bisa menghambat kemajuan usaha Anda.
Setiap kesalahan dalam pengurusan perizinan usaha dapat menghambat pertumbuhan dan mengganggu fokus Anda dari hal-hal yang lebih penting.
Sah! hadir untuk menyediakan solusi atas semua kekhawatiran Anda. Dengan berbagai artikel menarik dan layanan kami, kami akan membantu Anda melalui setiap langkah dari proses pengurusan perizinan usaha dengan lancar.
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WA di 0856 2160 034 atau kunjungi laman Sah.co.id untuk konsultasi gratis. Mulailah perjalanan Anda menuju kesuksesan dengan kepercayaan diri dan pengetahuan yang tepat bersama Sah!
Source:
https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzz29-pemerintah-perketat-bisnis-jastip-luar-negeri
The post Tren Jastip Terkini! Penyelidikan Terbaru Terhadap Kebijakan Impor dan Dampaknya Bagi Layanan Jastip appeared first on Sah! Blog.