Upacara Hari Otonomi Daerah, Komitmen Menuju Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan Lingkungan

AESENNEWS.COM Probolinggo –  Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, bergabung dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII tahun 2024. Upacara tersebut digelar di halaman Balai Kota Surabaya dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, pada Kamis pagi (25/4).

Pada acara tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada 15 kepala daerah, termasuk di antaranya Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

Tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Dalam konteks tema tersebut, Nurkholis, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, menegaskan komitmennya dalam penerapan regulasi “Ekonomi Hijau”.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan dan tambahan kewenangan kepada daerah, sehingga memungkinkan mereka mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“PAD yang tinggi dapat mendukung pembangunan daerah masing-masing, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada daerah yang masih memiliki PAD rendah untuk melakukan terobosan dan inovasi guna menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang berlaku serta tidak memberatkan rakyat,” tambahnya.

Dalam momentum peringatan Hari Otoda 2024, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi dan evaluasi guna meningkatkan inovasi dan terobosan di berbagai bidang. Terlebih saat ini merupakan musim Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), di mana penyusunan APBD yang tepat dan perencanaan yang baik dapat memberikan kontribusi besar, yaitu sekitar 70 persen, terhadap keberhasilan otonomi daerah.

SB