Kasus korupsi Basarnas bisa diadili di peradilan umum. Peradilan militer dianggap melanggengkan impunitas. . tempo : 169077839828_ JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berencana melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK.
Koalisi mengultimatum agar tim penyidik KPK tetap menuntaskan proses hukum perwira TNI aktif yang diduga terlibat korupsi.
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menyatakan akan meminta Dewan Pengawas KPK menginvestigasi mekanisme pengusutan s … Kami mengemas berita, dengan cerita.
Baca lebih lajut:
Koran Tempo »
Setara: Jika Korupsi, Anggota TNI Harus Tunduk kepada Peradilan Umum!Setara Institute menegaskan anggota TNI seharusnya tunduk pada peradilan umum jika melakukan korupsi, terkecuali jika melakukan tindak pidana umum.
Imparsial: Selesaikan Kasus Korupsi di Basarnas Melalui Peradilan UmumImparsial menilai KPK semestinya tak meminta maaf menetapkan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka dugaan suap di Basarnas.
Imparsial: Selesaikan Kasus Korupsi Basarnas di Peradilan UmumPengungkapan kasus korupsi di Basarnas harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
KPK Tak Perlu Minta Maaf ke TNI, Lanjutkan dan Seret Marsyda Henri ke Peradilan UmumKPK diminta terus melanjutkan proses hukum dan menyeret Kepala Basarnas ke peradilan umum. KPK_RI KepalaBasarnas KPK Korupsi TNI
Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer Terkait Kasus KabasarnasKoalisi sipil khawatir sistem peradilan militer menjadi celah kebal hukum (impunitas) terhadap prajurit TNI yang melanggar hukum.
Kasus Korupsi di Basarnas, Chandra Singgung Pasal 200 UU Peradilan MiliterKetua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan singgung Pasal 200 UU Peradilan Militer. Dia pun heran kenapa KPK minta maaf soal kasus korupsi di Basarnas.
