Relokasi Akibat Bencana, Pemprov Jatim Alokasikan Rp 50 Juta Tiap Unit Rumah

MADIUN – Pemerintah Provinsi Jatim akan mengalokasikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk tiap satu unit rumah yang di relokasi akibat bencana.

Anggaran tersebut berasal dari dana BTT Pemprov Jatim untuk kesiapan relokasi warga terdampak bencana di Kabupaten Trenggalek dan Blitar.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku berupaya melakukan percepatan untuk kesiapan relokasi warga terdampak bencana tanah bergerak.

“Nanti anggaran untuk membangun 1 unit rumah menggunakan anggaran BTT Pemprov sebesar Rp 50 juta,” ujar Khofifah, Sabtu (29/10/2022).

Khofifah mengungkapkan langkah tersebut bisa berjalan lancar jika masyarakat setuju untuk dilakukan relokasi.

“Ini asal masyarakatnya setuju. Lahannya ada dan bisa disiapkan untuk bangunan hunian tetap,” ungkapnya.

Agar Proses relokasi bisa lancar dan Sukses, menurut Khofifah juga perlu dukungan beberapa pihak.

“Selain bantuan dari pemprov, Jika memungkinkan pemkab atau masyarakat bisa memberi kelengkapan maka akan sangat baik,” ungkap Khofifah.

Pihaknya berharap Pemerintah bisa memberikan solusi kepada warga berdampak yang di relokasi dengan fasilitas hunian tetap

“Pemkab dan pemprov bersama-sama, salah satu solusi untuk bisa memberikan hunian yang aman yaitu lewat hunian tetap (huntap),” ungkapnya.

Selain itu, Khofifah kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengurangi resiko bencana.

“Kalau potensi di wilayah pansela, mulai Jawa barat, kemudian Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi memang cuaca esktrem ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur,” katanya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan salah satu opsi yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari kejadian yang sama adalah dengan merelokasi warga yang terdampak jika mereka bersedia.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini meminta semua pihak untuk melakukan upaya mitigasi dan mengaktifkan kembali satgas penanggulangan bencana di tiap Kabupaten Kota, kecamatan bahkan desa dan kelurahan.

“Masing-masing harus melakukan mitigasi secara lebih komprehensif jadi mitigasi semua masyarakatnya, komunitasnya, kemudian kami dari Pemprov dan Pemkab juga bersama-sama,” pungkasnya.