Presiden Jokowi Apresiasi Peran Muhammadiyah Dalam Pemulihan Pasca Pandemi

JAKARTA, Berita- Presiden Jokowi mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 baik di bidang perekonomian nasional maupun sektor lainnya.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan apresiasi disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan kedua pihak di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

“Bapak Presiden menyampaikan apresiasi tinggi atas gerak Muhammadiyah, termasuk untuk bergerak di bidang ekonomi,” kata Haedar dalam keterangan pers selepas pertemuan.

Haedar menjelaskan bahwa meskipun pandemi COVID-19 melanda, pihaknya tidak pernah berhenti untuk terus berkontribusi dalam membangun negeri.

“Bahkan tidak ada hari tanpa peresmian gedung-gedung sekolah, rumah sakit, gedung dakwah, maupun pusat-pusat kegiatan di bawah,” ujarnya.

Menurut Haedar, pihaknya terus memobilisasi berbagai potensi ekonomi dan amal usaha Muhammadiyah dalam upaya bersama pemulihan pascapandemi COVID-19.

Bahkan di tengah pandemi, kata dia, pihaknya pada Agustus 2021 telah meresmikan pembukaan Universitas Muhammadiyah Malaysia yang berada di Putrajaya serta mulai mengoperasikan Muhammadiyah Australia College di Melbourne pada Desember 2021.

Atas semua sumbangsih itu, Haedar mengatakan Presiden Jokowi telah menyampaikan apresiasi di sela-sela pertemuan. “Presiden memberi apresiasi tinggi dan beliau menyampaikan keyakinan bahwa Muhammadiyah merupakan kekuatan yang memang menjadi soko (penopang) kemajuan bangsa,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, PP Muhammadiyah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri langsung dan membuka secara resmi Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah Ke-48 di Surakarta, Jawa Tengah, pada 18-20 November 2022.

Menurut Haedar, Presiden telah berkenan memenuhi undangan tersebut dan akan membuka kedua muktamar di Stadion Manahan Solo pada 19 November 2022.

Haedar menuturkan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah Ke-48 harus tertunda dua tahun lamanya karena pandemi COVID-19.

Kendati demikian,katanya,  selama pandemi COVID-19, Muhammadiyah terus menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan pandemi.

“Selama 2,5 tahun kami bekerja keras lewat seluruh institusi kami untuk berperan menjadi mitra pemerintah menghadapi dan menanggulangi pandemi ini,”

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendorong konsep pendidikan agama Islam (PAI) pluralistis di Tanah Air untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, dia menilai pendidikan agama Islam pluralistis diperlukan karena pendidikan agama merupakan salah satu faktor penting pemersatu bangsa.

“Kita perlu berpikir strategis dan sistematis, bagaimana memelihara pluralitas atau kemajemukan, melalui pendidikan agama. Pendidikan agama sering kali dimaknai sebagai faktor pemisah. Namun, dalam banyak kasus, pendidikan agama justru bisa menjadi faktor pemersatu,” kata Abdul Mu’ti.

Dia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara secara virtual pada konferensi internasional bertema “Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya” yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Institut Leimena, Rabu malam (14/9).

Mu’ti mengatakan pendidikan agama Islam pluralistis mengembangkan tiga konsep penting dalam pendidikan, yakni mindful education, pendidikan inklusif, dan pendidikan yang membuka ruang dialog baik secara tekstual maupun relasi personal.

Mindful education ialah pendidikan yang mengakui eksistensi setiap orang, termasuk pilihannya dalam beragama. Sementara terkait pendidikan inklusif, menurut Mu’ti, layanan pendidikan agama perlu disediakan kepada setiap siswa pemeluk agama, meskipun mereka memeluk agama di luar enam agama resmi di Indonesia.

“Menurut saya, beragama tidak bisa dikuantifikasikan berapa jumlah siswa, sehingga menjadi syarat administratif diselenggarakannya pendidikan agama. Kita harus bisa memberikan layanan pendidikan agama yang inklusif bagi semua peserta didik dari agama apa pun,” ujarnya (Ant/TC)