Pertemuan Negev; Tujuan dan Hasilnya

Menteri luar negeri empat negara Arab bersama menlu rezim Zionis Israel dan menlu Amerika menggelar pertemuan di Padang Negev, Palestina pendudukan.

Menteri luar negeri Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Maroko serta Menlu Israel, Yair Lapid dan Antony Blinken, menlu Amerika bertemu di Negev. Ini merupakan pertemuan tingkat menlu pertama negara-negara Arab di rezim Zionis Israel.

Selama satu pekan terakhir, digelar tiga pertemuan di Sharm El-Sheikh, Mesir, al-Aqaba di Yordania dan Negev, Palestina pendudukan. UEA dan Mesir menghadiri ketiga pertemuan tersebut, sedangkan Israel menghadiri pertemuan di Sharm El-Sheikh dan Negev. Kecuali Irak yang menghadiri pertemuan al-Aqaba, negara Arab lainnya mengakui secara resmi rezim ilegal Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Oleh karena itu, pertemuan negara-negara Arab dengan Israel merupakan kelanjutan dari proses normalisasi hubungan yang dimulai sejak September 2020.

Poin penting lain adalah ini merupakan pertemuan tingkat menlu pertama negara-negara Arab di Palestina pendudukan. Sampai saat ini berbagai pertemuan yang dihadiri Israel digelar di negara-negara Arab. Meski pejabat UEA dan Bahrain selama satu tahun terakhir berulang kali berkunjung ke bumi Palestina pendudukan, tapi pertemuan multilateral dengan dihadiri pejabat negara-negara Arab tidak digelar di Israel.

Abdul Bari Atwan, redaksi Koran Rai al-Youm dan pengamat dunia Arab di analisanya terkait pertemuan Negev menulis, “Negara-negara Arab secara terang-terangan atau rahasia merangkul Israel di semua level dan ingin menjamin keamanannya. Rezim Arab ini tanpa malu-malu dan memikirkan kehormatannya berpartisipasi di pertemuan seperti ini untuk melawan front muqawama.”

Isu lain adalah ini merupakan pertemuan multilateral pejabat negara-negara Arab dan Israel yang dihadiri menlu Amerika setelah pemerintah Joe Biden berkuasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Biden juga memiliki perhatian atas proses normalisasi hubungan dan kepentingan rezim Zionis.

Masalah lain adalah pertemuan ini digelar di tengah-tengah krisis Ukraina. Kehadiran menlu Amerika di pertemuan ini juga menjukkan dukungan negara-negara ini terhadap Amerika di perang Rusia-Ukraina. Dengan kata lain, meski Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Maroko tidak menunjukkan sikap resmi terkait perang Ukraina, tapi melalui pertemuan ini mereka secara praktis memposisikan diri bersama Amerika.

Poin lain adalah pertemuan Negev bersama dua pertemuan lainnya, Sharm El-Sheikh dan al-Aqaba, digelar ketika ada potensi tercapainya kesepakatan di perundingan Wina. Israel khawatir atas pembebasan aset Iran yang dibekukan dan pencabutan sanksi serta dampaknya bagi ekonomi Tehran. Oleh karena itu, Israel berusaha menindaklanjuti khawatirannya melalui pertemuan seperti ini. Meski demikian, sebelumnya juga telah digelar berbagai perundingan anti-Iran, tapi tidak membuahkan hasil bagi Israel dan negara-negara Arab. Dan kini, pertemuan seperti ini bukan saja tidak melemahkan posisi Iran, bahkan menunjukkan posisi Iran yang semakin menonjol di kawasan.

Poin terakhir adalah pertemuan negara-negara Arab dengan Israel ini akan membuka peluang peningkatan kekerasan rezim ilegal ini terhadap rakyat Palestina. Sekaitan dengan ini, bersamaan dengan perundingan Negev, kabinet Israel meratifikasi pembangunan lima distrik Zionis baru di Padang Negev. (MF)