AESENNEWS.COM-Tujuh dekade setelah proklamasi kemerdekaan, anak-anak dan perempuan di Indonesia masih belum terbebas dari belenggu buta aksara. Pendidikan perempuan di Indonesia saat ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dilihat menurut daerah pedesaan dan perkotaan.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2022, jenis ijazah tertinggi yang dimiliki sebagian besar perempuan di pedesaan adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) 31,28 persen, sementara perempuan di perkotaan sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 33,36 persen. Persoalan ini tersebar juga di semua daerah bagian timur Indonesia terutama di Maluku Utara.
Peran keluarga hingga peningkatan akses ke layanan pendidikan dasar diperlukan sebagai solusi pemberantasan buta huruf.
Data yang dipaparkan oleh badan pusat statistik angka buta huruf bagi kaum perempuan di Maluku Utara meningkat tiap tahun nya.
Tahun 2022 angka buta huruf mencapai 1,47 persen dan di tahun 2023 bukannya menurun malah meningkat 1,67 persen. melihat dinamika politik praktis di maluku utara, saya secara pribadi beranggapan bahwa perempuan lah yang menjadi sasaran politik uang dan janji manis kontestan pemilu.
Faktanya survei KPK memperlihatkan bahwa 72 persen masyarakat masih menerima politik uang. dan deep indonesia memperlihatkan juga bahwa perempuan paling rentan terhadap politik uang.
Akar masalahnya adalah kurangnya literasi tentang regulasi pemilu dan pendidikan politik. dan mirisnya 70 persen perempuan masih menikmati politik uang. apa penyebab pendidikan perempuan di maluku utara masih tertinggal?
Ada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi rendahnya pendidikan perempuan di maluku utara.
Faktor eksternalnya adalah sangat kurangnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung yang dapat memberikan akses dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan.
Sementara faktor internalnya adalah karena masih banyak masyarakat di maluku utara yang memiliki persepsi bahwa pendidikan tinggi untuk perempuan adalah pemborosan.
Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan dianggap percuma karena pada akhirnya perempuan belum tentu bekerja dan hanya akan mengurus rumah tangga.
Masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa mengurus anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab seorang perempuan saja. Pola pikir masyarakat inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan bersama-sama diarahkan agar lebih terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka sendiri.
Umumnya, mereka masih belum menyadari bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan dampak dan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mereka. Padahal, perempuan memegang peran penting jika pada akhirnya mereka memilih untuk melahirkan generasi penerus karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak.
Upaya apa yang dapat dilakukan.?Pembangunan infrastruktur bisa menjadi upaya utama yang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pedesaan. Tidak hanya untuk peningkatan pendidikan saja, infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada berbagai unsur secara keseluruhan.
Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pihak baik masyarakat umum maupun lembaga swasta.
Reporter : Jupri