[Berita] Pemerintah harus mencari jalan tengah untuk menghindari pembengkakan biaya dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Hal itu disampaian Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Pemerintah perlu mendorong terjadinya sharing the pain atau berbagai beban dengan kreditur. Dalam hal ini adalah China Development Bank, sehingga kreditur juga menanggung pembengkakan biaya,” ujar Bhima kepada Poskota, Senin, (17/10/2022).
Kemudian, menurut Bhima, pemerintah juga harus melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang terkait cicilan pokok dan bungan pinjaman dengan kreditur proyek KCJB.
“Kedua dilakukan renegosiasi pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman kepada kreditur yang membiayai Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jadi dengan renegosiasi ini setidaknya beban cicilan pokok dan bunga pinjaman bisa berkurang atau ditangguhkan sementara waktu,” ucapnya.
Bhima mengatakan, hal tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah. Apalagi melihat situasi perekonomian dunia sedang terancam resesi.
Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka, pemerintah terancam mengalami kerugian yang sangat besar. Ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut, maka pemerintah harus memikul beban besar akibat membengkaknya biaya kontraksi.
“Jadi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini jadi buah simalakama. Kalau terus dilanjutkan dengan cost overrun, biaya membengkak, terutama dari selisih kurs karena beberapa bahan baku kontruksinya impor,” tambah Bhima.
Tak hanya itu, kata Bhima, pemerintah juga harus menanggung pembengkakan dari permasalahan biaya bunga pinjaman semakin membengkak.Bila biaya kontruksinya meningkatkan maka bunga pun semakin besar.
“Ini akan menjadi beban bagi BUMN dan negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan dan kalau proyeknya selesai pun juga secara operasional negara akan terus melakukan subsudi secara besar-besaran,” jelas Bhima.
Sementara, lanjut Bhima, jika proyek KCJB ini dihentikan maka akan jadi proyek mangkrak. Anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah akan hangus.
“Sementara simalakamanya kalau proyeknya dihentikan ini akan menjadi proyek mangkrak yang akan menjadi permasalahan bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga masalah dari hukum,” kata Bhima.[poskota]