Pemkab Bogor Minta PKL Puncak Pindah ke Rest Area Gunung Mas Sebelum 24 Juni

Bogor –

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan surat edaran ke 287 pedagang kaki lima (PKL) tak berizin di Jalan Raya Puncak agar membongkar lapak secara mandiri. Para PKL yang terdaftar akan dipindahkan ke rest area di Gunung Mas.

“Timeline kita mulai kemarin kita minta para pedagang pindah sendiri. Sudah (diberi surat edaran), itu kan bukan suatu yang baru, kita ingin mereka sadar dulu ini pindah sendiri, bongkar sendiri. Kita sebenarnya bukan penertiban tapi pemindahan. Yang sudah nggak mau baru kita pindahkan, jadi jangan salahkan kita,” kata Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).

Dia menjelaskan salah satu kendala yang dialami untuk memindahkan para pedagang tersebut. Salah satunya karena ada pedagang yang merasa pedagang lainnya tidak dipindahkan.

“Kendalanya karena mereka mau pindah, tapi yang ini tetap berdagang atau tidak dibongkar, kan tetap ramai di situ. Tapi kalau semua hilang, ya mau nggak mau orang pindah beralih, mereka masuk ke rest area. Kalau sekarang kan mending di pinggir jalan lebih cepat,” tuturnya.

Suryanto mengatakan pihaknya memberi tenggat waktu hingga tanggal 24 Juni nanti. Apabila tidak mengikuti aturan, akan dilakukan penindakan.

“Iya, dilakukan penindakan,” tegasnya.

Dia mengatakan pihaknya telah memegang data pedagang yang nantinya dipindahkan ke rest area. Apabila melebihi data tersebut, dipastikan pedagang tersebut tidak sesuai.

“Kemarin itu kan ada 513 data kios dan pedagangnya. Kalau ada lebih dari itu berarti penumpang gelap. Yang sekarang muncul sebelum proses pembangunan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor masih berupaya untuk memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Puncak, ke rest area kawasan Gunung Mas. Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, pun menggelar rapat agar rest area yang sudah dibangun bisa segera dioptimalkan.

Rapat antara Pj Bupati Bogor, beberapa dinas dan lembaga terkait, pihak Kecamatan Cisarua, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menggelar rapat pada Rabu (12/6/2024), di Kantor Bupati Bogor. Menurut Asmawa, semua pihak harus mendukung upaya pemindahan PKL ke rest area yang dibangun pada 2020 itu.

“Karena ini rapat ketiga, pertama, prinsipnya semua pihak bersepakat punya komitmen yang sama, punya semangat yang sama untuk segera memanfaatkan rest area yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu dengan anggaran yang lumayan besar. Tapi kemudian sekarang belum bisa dirasakan manfaatnya secara optimal,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, kepada wartawan.

Yang kedua, lanjut dia, terkait penertiban PKL yang menempati ruang tidak sesuai, nantinya akan ditertibkan. Sebab kata dia, rest area tersebut juga permintaan pedagang.

“Tapi kita sifatnya, bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita pedagang yang ada di kawasan itu yang dilarang, karena ternyata latar belakang daripada rest area itu adalah permintaan para pedagang untuk dibuatkan,” tuturnya.

Dia kemudian mengajak para pedagang untuk memanfaatkan rest area tersebut. Sudah ada 600 kios di rest area itu, namun baru 160 yang masuk.

(rdh/idn)