Jakarta, Berita – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak kembali muncul karena belum tuntas penyelidikan dan evaluasi pada kasus GGAPA. Selain itu, karena lemahnya akuntabilitas dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Jadi problem akuntabilitas itu adalah komunikasi publik yang lemah karena Kementerian Kesehatan ada juru bicaranya. Tiap hari melayani berbagai media, coba cek BPOM bagaimana juru bicaranya ada enggak untuk menjamin akuntabilitas,” kata Hermawan pada acara dialog bertemakan: “Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Untuk itu, Hermawan menuturkan dalam koordinasi kelembagaan BPOM sebaiknya mencontohi lembaga/kementerian lain yang mempunyai juru bicara seperti Kemenkes.
Dalam hal ini, Hermawan mengapresiasi keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Kemenkes.
“Dalam konteks ini memang ada lembaga yang cukup fundamental perannya dan mudah-mudahan teman-teman BPOM mendengarkan ini. Ini juga demi nasib anak bangsa,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Kemenkes melaporkan ada dua kasus baru GGAPA setelah tidak adanya kasus baru sejak awal Desember 2022 lalu. Adapun dua kasus tersebut, yakni anak berusia 13 bulan sudah terkonfirmasi terkena gangguan ginjal dan anak berusia 7 tahun masih suspek pada awal Februari 2023.
Dengan dilaporkannya tambahan kasus baru gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), tercatat hingga 5 Februari 2023 tercatat 326 kasus GGAPA dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Dari sejumlah tersebut 116 kasus dinyatakan sembuh, sementara 6 kasus masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
