AESENNEWS.COM, PANDEGLANG -Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PW NW) Sumatera Utara, M. Iqbal Daulay, didampingi Ketua PW Pemuda NW Sumatera Utara, Zulfahmi Hasibuan, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait situasi keamanan di wilayah Pelabuhan Belawan.
Dalam pernyataannya, beliau mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wishnu Febrianto.
“Pencopotan Kapolres merupakan langkah reaktif yang justru membuka pertanyaan tentang efektivitas pembinaan dan pengawasan dari Kapolda terhadap jajarannya,” ungkap Iqbal Daulay. Menurutnya, kerawanan di Belawan yang terus bergelolak mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam tubuh kepolisian daerah.
Iqbal Daulay menegaskan bahwa permasalahan keamanan di Belawan bukanlah kasus baru, melainkan masalah berulang yang seharusnya menjadi perhatian serius. “Kalau fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan, situasi tidak akan separah ini,” tegas Iqbal dalam keterangannya pada Kamis (8/5/2025).
Sebagai peneliti pelayanan publik, Iqbal Daulay menyoroti pentingnya akuntabilitas institusi keamanan dalam menjalankan tugas negara. Beliau mengingatkan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Kapolda sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan fungsi Polri di tingkat provinsi, termasuk dalam pembinaan Kapolres.
“Kapolda punya fungsi strategis, bukan sekadar administratif. Ia bertanggung jawab memastikan jajarannya hadir secara nyata dan efektif dalam melindungi masyarakat. Jika kerawanan seperti di Belawan terus terjadi, maka itu bukan hanya soal Kapolres, tapi soal manajemen di tingkat atas,” jelasnya.
Wilayah Belawan selama ini dikenal sebagai zona rawan konflik, mulai dari tawuran hingga aksi kriminal jalanan. Iqbal menyayangkan tidak adanya pola penanganan jangka panjang yang efektif dari kepolisian, padahal kondisi sosial di wilayah tersebut tergolong kompleks dan membutuhkan pendekatan menyeluruh.
Iqbal Daulay menegaskan bahwa evaluasi terhadap Kapolda tidak bertujuan menjatuhkan pribadi, melainkan sebagai langkah pembenahan struktural yang mendesak agar Polri makin profesional dan dipercaya publik.
“Kami mendukung reformasi internal di tubuh Polri. Tapi reformasi itu tidak akan berjalan jika kesalahan dibiarkan berulang tanpa evaluasi serius terhadap sistem komando di atasnya,” pungkas Iqbal. (JM)