AESENNEWS.COM Probolinggo – Dalam komitmennya untuk mendukung isu disabilitas, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang menggelar forum peningkatan perspektif disabilitas bagi perangkat daerah tahun 2023. Acara tersebut berlangsung di aula Bakesbang pada Jumat (8/12) pagi.
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menyampaikan bahwa pemerintah setempat telah melakukan musrenbang tematik anak, perempuan, dan disabilitas pada tahun sebelumnya. Mereka juga telah menandatangani dokumen kerjasama dengan PPDis Situbondo terkait pembangunan inklusif disabilitas. Saat ini, upaya dilakukan untuk mewujudkan Kota Probolinggo inklusif, mencerminkan kepemimpinan dan visi Wali Kota Probolinggo. Visi ini bertujuan untuk membangun bersama rakyat, melibatkan semua pihak tanpa meninggalkan siapapun, dengan tujuan menjadikan Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan.
“Tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat tidak mampu, anjal, stunting, dan sahabat disabilitas. Pemerintah harus hadir untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan ini yang harus kita perjuangkan,” ujar Wali Kota.
Dalam pandangannya, komitmen Pemerintah Kota Probolinggo memerlukan perencanaan program kegiatan yang terintegrasi antar perangkat daerah. Perspektif dan pemahaman yang sama tentang isu inklusi disabilitas menjadi pondasi dan kerangka berpikir dalam merencanakan program atau kegiatan.
Kepala Bappeda Litbang, Dyah Sajekti Widowati Sigit, menambahkan bahwa tanggung jawab terhadap disabilitas bukan hanya menjadi tugas satu perangkat daerah, melainkan tanggung jawab bersama. Perspektif dan pemahaman yang sama tentang isu inklusi disabilitas menjadi landasan berpikir dalam merencanakan program atau kegiatan yang berdampak positif dalam upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang inklusif.
“Melalui komitmen wali kota, kita semua patut bersyukur karena telah membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Dukungan dalam gerakan ProHadi juga menjadi langkah maju tercapainya partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, baik dari segi pendidikan, ekonomi, informasi, infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pelayanan publik yang memadai serta peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas,” ungkapnya.
(SB)