Menko Airlangga Jelaskan Perkembangan Penanganan PMK dan Upaya Kerja Sama dalam Pertemuan dengan Menteri Selandia Baru

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/500/SET.M.EKON.3/09/2022

Menko Airlangga Jelaskan Perkembangan Penanganan PMK dan Upaya Kerja Sama dalam Pertemuan dengan Menteri Selandia Baru

Los Angeles, 9 September 2022

Pertemuan tingkat menteri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF MM) di Los Angeles, Amerika Serikat diisi dengan sejumlah pertemuan bilateral tingkat menteri oleh perwakilan negara-negara yang mengikuti forum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan Damien O’Connor, Minister of Agriculture, Trade & Export Growth, Land Information, Biosecurity and Rural Communities, pada hari Kamis (8/09).  Pertemuan yang berlangsung di sela-sela IPEF MM tersebut, dimulai dengan membicarakan posisi Presidensi G20 Indonesia dan juga penyelenggaraan acara KTT G20 Indonesia yang akan digelar pada bulan November mendatang di Bali. Menko Airlangga kembali menegaskan harapan Pemerintah Indonesia agar Selandia Baru dapat mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dan juga keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. 

Pertemuan juga membahas terkait perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Menko Airlangga menjelaskan strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah ini. “Pemerintah menerapkan kebijakan penanganan penyakit PMK seperti kebijakan penanganan Covid-19 di masa PPKM. Yaitu adanya pembatasan pada 19 provinsi dan larangan perpindahan sapi dari daerah satu ke daerah yang lain, serta kebijakan mikro manajemen lainnya persis seperti kebijakan untuk penanganan Covid-19 pada manusia,” ujar Menko Airlangga. Menteri Damien O’Connor memberikan penjelasan mengenai program vaksinasi sapi di Selandia Baru. 

Menko Airlangga menjelaskan bahwa untuk penanganan PMK, Pemerintah Indonesia membentuk Satgas PMK yang hampir sama dengan Satgas Penanganan Covid-19, dan menerapkan beberapa strategi yang berbasis mikro di desa, antara lain biosecurity, pengobatan, vaksinasi, dan potong bersyarat di tingkat desa. Penanganan PMK melibatkan semua pihak yang terkait, agar penanganan bisa efektif dan mencegah penyebaran ke daerah lainnya.

Menko Airlangga juga menambahkan, “Pemerintah Indonesia mendorong kerjasama dengan pemerintah Selandia Baru untuk pendidikan breeding sapi dan domba di Indonesia. Kuncinya adalah di breeding agar dapat menghasilkan produk susu maupun produk olahannya yang berkualitas.”  Saat ini, Fonterra, perusahaan susu asal Selandia Baru telah memberikan bantuan kepada peternak sapi perah di Padang Panjang.  Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan pengembangannya menjadi seperti Dairy Academy di Indonesia.

Pengembangan energi bersih atau clean energy juga dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama terkait pengembangan untuk pembangkit listrik bertenaga angin dan geothermal sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan, Menko Airlangga juga membahas terkait perkembangan atau update perjanjian ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).  Sejak 2012, Indonesia dan Australia telah menandatangani FTA melalui wadah AANZFTA.  “Pemerintah Indonesia tengah mendorong pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) secara optimal agar bisa mendongkrak ekspor sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tatanan rantai nilai global termasuk diantaranya rantai industri dan perdagangan global,” tutup Menko Airlangga.

Pada pertemuan bilateral ini, Menko Perekonomian didampingi oleh Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian. (ekon)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia