Legislator PDIP Soroti Revisi Mutasi Letjen Kunto: TNI Bukan Alat Politik

Jakarta –

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti dinamika pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang kemudian dibatalkan. Hasanuddin mengatakan harusnya TNI tak mudah digoyah oleh urusan politik.

“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).

Hasanuddin kemudian menyinggung isu pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan isu keterlibatan mantan ajudan Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai calon pengganti.

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tegasnya.

TB Hasanuddin menilai bahwa perubahan-perubahan Surat Keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dia mengatakan TNI adalah alat negara, bukan alat politik.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator PDIP itu mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia menilai mutasi yang kemudian direvisi sehari setelahnya tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” pungkas TB Hasanuddin.

TNI Bantah Mutasi terkait Penyataan Purnawirawan

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan surat keputusan Panglima TNI Agus Subiyanto soal mutasi sejumlah perwira tinggi TNI berdasarkan kebutuhan organisasi. Kristomei membantah mutasi ini karena ada tuntutan forum purnawirawan terkait usulan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Tadi sudah saya jelaskan bahwa mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI, jadi ini sesuai dengan proporsionalitas dan sesuai kebutuhan organisasi saat ini,” kata Kristomei dalam jumpa pers virtual, Jumat (2/5/2025).

Kristomei mengatakan purnawirawan TNI tidak terkiat dengan TNI aktif. Dia menekankan bahwa revisi mutasi TNI, termasuk anak Wakil Presiden RI periode 1993-1998 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibodo, adalah karena kebutuhan organisasi.

“Tidak terkait dengan… beliau purnawirawan TNI tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, kegiatan itu juga tidak mengakibatkan ‘Oh, gara-gara itu Pak Kunto bergeser’, nggak. Ini memang karena ada perencanaan dari organisasi personalia,” katanya.

Mutasi itu awalnya tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Mutasi itu salah satunya terkait jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Jabatan ini semula diduduki Letjen Kunto Arief Wibowo.

Letjen kunto dalam keputusan itu dirotasi ke jabatan Staf Khusus KSAD. Jabatan yang semula diemban Letjen Kunto, diisi oleh Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Satu hari kemudian, TNI merevisi mutasi dengan surat keputusan Kep/554A/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Ada 7 jabatan perwira TNI dalam revisi mutasi itu, termasuk Letjen Kunto yang tetap menjabat Pangkogabwilhan I. Namun Kapuspen TNI Brigjen Kristomei belum membeberkan detail nama-nama itu.

“Karena pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat surat keputusan tadi karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu belum bisa bergeser dihadapkan dengan tugas-tugasnya saat ini yang masih harus membutuhkan perwira tinggi itu tadi,” tutur dia.

(lir/imk)