Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Mardani Maming

Jakarta, Berita – Perwakilan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor, dan Hipmi mendatangi Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, Jumat (22/4) siang.

Kedatangan tiga perwakilan lembaga tersebut untuk beraudiensi sekaligus menyampaikan permohonan agar Komisi Yudisial mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi suap izin tambang yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan terdakwa Dwidjono Putrohadi Sutopo.

“Kami terus terang kaget dengan perubahan sikap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Kami berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat terhadap Bendahara Umum PBNU. Itulah kenapa kami datang ke Komisi Yudisial meminta untuk menurunkan Tim Pemantauan Persidangan,” tegas Koordinator Divisi Litigasi LBH Ansor, Dendy Z Finsa.

Kedatangan perwakilan lembaga bantuan hukum ini diterima oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Mulyadi di ruangannya.

Dendy menegaskan LPBH NU, LBH Ansor, dan Hipmi mengkhawatirkan adanya intervensi dan campur tangan pihak beritikad jahat yang hendak mengintervensi peradilan untuk mengkriminalisasi Mardani Maming, saksi dalam persidangan kasus ini, yang juga merupakan Bendahara Umum PBNU dan Ketua Umum Hipmi.

“Oleh sebab itu, Komisi Yudisial diharapkan melakukan pemantauan untuk memastikan agar persidangan berjalan dengan bebas, jujur, dan tidak memihak (free, fair, and impartial),” tambah Dendy yang berprofesi sebagai advokat ini.

Sementara itu, Sekretaris LPBH NU, M Hakam Aqsha, menyoroti pemanggilan paksa Mardani Maming meskipun yang bersangkutan telah hadir secara online pada persidangan sebelumnya.

“Atas izin Majelis Hakim yang disampaikan dalam agenda persidangan sebelumnya, Mardani Maming pada minggu lalu (18/4/22) telah memenuhi panggilan dan telah hadir di persidangan secara daring. Namun demikian, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Mardani Maming untuk bersaksi dan bahkan memerintahkan kejaksaan untuk melakukan pemanggilan paksa,” jelas Hakam.

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com