Kilas Balik Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Presiden George W. Bush Pasca Serangan 9/11

Oleh: Fryadiva Meshia Sihabudin | HI UIN Jakarta

JurnalPost.com – Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush mengarah pada kebijakan high politics. Berasal dari Partai Republik, Bush dihadapkan dengan serangan teroris yang dianggap sebagai serangan terburuk dalam sejarah Amerika Serikat hingga menghancurkan World Trade Center dan Pentagon Building dekat Wachington, D.C.

Menanggapi peristiwa tersebut, Amerika Serikat kemudian mengambil langkat cepat untuk memproklamirkan War on Terrorism dengan menyebutkan, “either you are with us or you are with terrorists”.

Kebijakan Luar Negeri Presiden Bush

1. Pembentukan USA Patriot Act dan Homeland Security
USA Patriot Act adalah Undang-Undang yang mulai berlaku sejak 26 Oktober 2001 yang ditujukan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah Amerika Serikat dalam memberantas terorisme.

Di dalamnya dijelaskan Upaya-upaya penanggulangan terorisme seperti mengizinkan penyadapan telepon, rekaman, dan komputer oleh pemerintah, memfasilitasi instansi pemerintah untuk akses informasi serta pengawasan buku-buku dan produk-produk yang dihasilkan rumah sakit dan perpustakaan.

Sehingga dibentuklah Department of Homeland Security yang merupakan gabungan 22 departemen federal dan lembaga menjadi sebuah agen kabinet yang bertujuan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan strategi nasional untuk melindungi negara dari terorisme.

2. National Security Strategy (Doktrin Bush)
National Security Strategy (NSS-2002) merupakan sebuah dokumen yang berisikan kebijakan Amerika Serikat di bidang keamanan sebagai respon dari peristiwa yang telah meluluhlantakkan gedung World Trade Center dan Pentagon Building. Dokumen ini berisi deklarasi bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan perdamaian, memerangi teroris dan tiran serta memperluas perdamaian dengan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkokoh kekuatan.

3. Invansi Irak 2003
Dengan memegang doktrin preemptive strike, Amerika Serikat melakukan invansi ke Irak pada 19 Maret 2003. Invansi ini dilakukan sebagai perpanjangan dari perang melawan terorisme.

Dalam invansi ini, Bush berhasil menurunkan Saddam Hussein dengan tuduhan adanya senjata pemusnah masal (weapon mass destruction) dimana program pengembangan senjata ini dianggap sebagai anacaman Amerika Serikat dan dunia. Satu-satunya cara untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah dengan serangan militer karena Saddam diangap tidak kooperatif dengan tim inspeksi PBB.

Kesimpulan
Kilas balik serangan terorisme di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2001 menegaskan bahwa sumber ancaman tidak hanya berasal dari aktor negara, tetapi juga dapat berasal dari aktor non-negara seperti kelompok-kelompok teroris.

Munculnya ancaman tersebut mendorong Amerika Serikat untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menanggulanginya sehingga dapat tercapainya keamanan nasional. Upaya-upaya tersebut adalah dengan membentuk sebuah UU dan dokumen yang berisikan kebijakan dan strategi yang dapat memerangi terorisme.

REFERENSI:
Cipto, Bambang. 2003. Politik dan Pemikiran Amerika. Yogyakarta: Lingkaran
Daalder IH, Lindsay JM., 2003. America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington, D.C: Brookings Institution Press.
Enemark C, Michaelsen C., 2005. Just War Doctrine and the Invasion of Iraq. Australian Journal of Politics & History, 545-563.
Katzenstein, Peter J., 2005. “Conclusion: National Security in a Changing World”, dalam Peter J. Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norm and Identity in World Politics, dalam Suzie Sudarman, “Norma-norma, Identitas, dan Politik Luar Negeri AS Periode ke-2 Bush”. Jurnal Studi Amerika, Vol. X No. 2, Juli-Desember, Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Jakarta.
President of the United States. 2002. The National Security Strategy of the United States of America.

The post Kilas Balik Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Presiden George W. Bush Pasca Serangan 9/11 appeared first on JurnalPost.