KemenPAN-RB & Tony Blair Institute Kolaborasi Dorong Transformasi Digital

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya sebagai Presiden telah menyampaikan urgensi transformasi digital pemerintah untuk layanan bantuan sosial atau subsidi agar tepat sasaran. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesuksesan DTSEN sendiri sangat didukung Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler utama.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan Digital Public Infrastructure untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Tim TBI di Kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (6/5/2025).

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kebutuhan pemanfaatan Digital Public Infrastructure yang terintegrasi akan mendorong efisiensi pelayanan pemerintah yang bebas korupsi serta memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

Rini mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi Digital Public Infrastructure dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Lanjutnya diuraikan, pemerintahan membutuhkan DPI sebagai enabler di era digital untuk mempercepat keterpaduan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak. DPI membangun dan mengelola platform strategis berdasarkan proses bisnis dengan cakupan identitas digital (digital ID), pertukaran data (data exchange), dan pembayaran digital (digital payment),” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rini pun mengapresiasi peran TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu, seperti yang telah dimulai melalui INApas, INAku, dan INAgov dengan mengadopsi global best practices. Kementerian PANRB juga terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dalam penguatan interoperabilitas, tata kelola data, dan kebijakan digital.

“Kami juga berharap TBI dapat membuka akses ke jejaring lembaga pembangunan internasional serta menjembatani koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi. Kolaborasi ini kami harapkan berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutur Rini.

Sementara itu, Barbara Ubaldi menyampaikan Tony Blair Institute siap menyediakan dukungan strategis dalam memperkuat interoperabilitas layanan publik, tata kelola data, dan perumusan kebijakan pemerintah digital di Indonesia. Barbara mengamini bahwa interoperabilitas antar instansi pemerintah tentu merupakan sebuah ‘pekerjaan rumah’ yang memang tidak mudah.

“Digital Public Infrastructure tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi. Harus dilakukan secara kolaboratif. Karenanya kami (Tony Blair Institute) siap untuk melanjutkan dukungan berkelanjutan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia,” tutup Barbara.

(akn/ega)