Kembangkan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/170/SET.M.EKON.3/3/2022

Kembangkan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah

Ponorogo, 30 Maret 2022

Pemerintah  terus mendorong pengembangan ekspor produk yang berdaya saing dan memiliki potensi ekspor yang tinggi. Salah satunya adalah produk dari sektor pertanian, khususnya hortikultura.

Pada Q4 2021, sub sektor hortikultura menunjukkan kinerja yang baik dimana mampu bertumbuh sebesar 3,80 (yoy), tertinggi jika dibandingkan dengan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian. Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemerintah agar pengembangan subsektor hortikultura dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah serta ekonomi nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja ekspor yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah adalah dengan percepatan program peningkatan ekspor produk pertanian yaitu dengan mendorong Pengembangan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor.

“Saya menyambut baik upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menginisiasi program hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah, semoga upaya ini menjadi jembatan untuk meningkatkan ekspor dan pendapatan petani pisang. Program ini bisa berhasil berkat dukungan mitra usaha tani, kehadiran mitra terbukti meningkatkan penghasilan petani,” ucap Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada acara Panen Perdana Pisang Cavendish Berorientasi Ekspor di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/03).

Wapres Ma’ruf Amin juga menyampaikan, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mensyukuri sumber daya alam yang melimpah, khususnya keanekaragaman genetik pisang. Selain itu, besarnya pangsa ekspor buah-buahan dunia, khususnya produk pisang tentu menjadi peluang bagi Indonesia. Untuk itu kita perlu terus meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas, kontinuitas, maupun juga kualitas.

“Melalui kerjasama kemitraan antara Pemerintah, swasta dan para petani, program prioritas Kemenko Perekonomian ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor sekaligus substitusi impor, meningkatkan ekonomi daerah, dan meningkatan kesejahteraan petani,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporan nya kepada Wapres Ma’ruf Amin.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2022 yang tercatat 108,83 atau naik sebesar 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan hortikultura dan komoditas unggulan lainnya, diperlukan penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) yang menjadi kebutuhan utama usaha tani. Di Kabupaten Ponorogo, kebutuhan saprotan per tahun sebesar Rp637 miliar, sehingga perlu upaya bersama untuk memberikan kemudahan bagi petani. Contohnya dengan membangun Kerjasama antara PT Ananta Nadi Nusantara dan BumdesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) agar tercipta efektivitas, efisiensi dan kemudahan akses saprodi bagi petani yang berbasis digital.

Adapun PT Ananta Nadi Nusantara adalah penyedia platform rantai pasok saprotan terintegrasi yang menghubungkan secara digital distributor utama, kios tani dan petani dalam hal memenuhi kebutuhan seperti pupuk, obat-obatan dan benih, sedangkan BumdesMa merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, salah satunya usaha kios tani untuk memenuhi kebutuhan saprotan petani.

Pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dengan pola Creating Shared Value (CSV) selanjutnya akan dilakukan di wilayah transmigrasi melalui kerjasama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah.

“Saya ucapkan selamat atas buah manis dari penanaman pisang cavendish, dan saya harap areal tanam bisa semakin meluas, mengikuti jejak keberhasilan program serupa di Tanggamus Lampung,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Pada bulan September 2021 telah dilakukan ekspor perdana Pisang Mas dari Kab. Tanggamus ke Singapura sebanyak 2,4 ton dan saat ini telah rutin ekspor sebanyak 2,5 ton per minggu. Ini merupakan contoh sukses yang harus direplikasi ke daerah lain.

 “Kami berharap panen perdana di lahan demplot yang dilakukan secara simbolis oleh Bapak Wakil Presiden RI pada hari ini akan menjadi langkah awal perluasan lahan pengembangan Pisang Cavendish di Kabupaten Ponorogo, serta dalam upaya pengembangan hortikultura guna meningkatkan kinerja ekspor nasional dan perekonomian daerah yang segera ditindaklanjuti dengan kegiatan konkret di semua daerah yang telah menyatakan komitmennya,” tutur Sesmenko Susiwijono.

Pelaksanaan Panen Perdana Pisang Cavendish Berorientasi Ekspor di Kabupaten Ponorogo ini diikuti dengan penyerahan KUR kepada 8 debitur petani, penandatanganan MoU antara CEO PT. Ananta Nadi Nusantara dan Ketua BundesMa Badegan Lestari, Penyerahan bantuan oleh Baznas kepada Mustahiq, dialog dengan petani pisang cavendish.

Selain itu, dilakukan juga peninjauan gelar produk UMKM dan Peresmian gedung Islamic Internasional Junior High school MI Mamba’ul Huda, di lokasi Pondok Pesantren Wali Songo.

Turut hadir dalam rangkaian acara tersebut diantaranya Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, para Bupati dan Walikota, para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Teknis, Pimpinan PT GGP, Perwakilan dari Perbankan dan Penjamin, Perwakilan Bumdes, Baznas dan Petani. (ag/fln)

***

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia