Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat atau di Tangan yang Berkuasa

JurnalPost.com – Pada bulan November dan Desember 2023, Indonesia kembali menjadi tujuan bagi ratusan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar. Mereka tiba di Aceh dengan menggunakan kapal kayu yang penuh sesak dan berbahaya. Namun, kedatangan mereka tidak disambut dengan hangat oleh semua pihak. Beberapa warga menolak untuk menampung mereka, sementara pemerintah mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak wajib memberikan perlindungan kepada mereka.

Pengungsi Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Mereka telah mengalami diskriminasi dan persekusi selama puluhan tahun oleh pemerintah dan mayoritas umat Buddha di Myanmar. Mereka tidak diakui sebagai warga negara dan tidak memiliki hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan beragama. Sejak tahun 2016, militer Myanmar melakukan operasi militer yang brutal terhadap Rohingya, yang menyebabkan ribuan orang tewas, diperkosa, dan dibakar. Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, yang merupakan negara tetangga terdekat, dan hidup di kamp-kamp pengungsian yang padat dan miskin.

Namun, Bangladesh juga tidak mampu menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah. Pemerintah Bangladesh berencana untuk memindahkan sebagian pengungsi ke sebuah pulau terpencil yang rawan banjir dan badai, yang ditentang oleh banyak pengungsi dan organisasi hak asasi manusia. Selain itu, Bangladesh juga menghadapi tekanan dari Myanmar untuk melakukan repatriasi pengungsi, meskipun kondisi keamanan dan hak asasi manusia di Myanmar masih belum memadai. Oleh karena itu, banyak pengungsi Rohingya yang mencoba mencari tempat yang lebih aman dan lebih baik di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani isu pengungsi, terutama dari konflik di Asia Tenggara. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang toleran dan beragama, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Indonesia telah beberapa kali menampung pengungsi Rohingya yang terdampar di perairannya, baik secara sementara maupun permanen. Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi regional dan internasional untuk mencari solusi damai bagi krisis Rohingya. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dan kendala dalam menangani isu pengungsi Rohingya.

Salah satu tantangannya adalah sikap dan persepsi para pengungsi terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun banyak warga Indonesia yang bersimpati dan berempati terhadap pengungsi Rohingya, ada juga yang menolak dan menentang kehadiran mereka. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah ketakutan akan masuknya radikalisme dan terorisme, persaingan ekonomi dan sosial, dan beban bagi anggaran negara. Selain itu, ada juga yang menganggap pengungsi Rohingya sebagai imigran gelap yang mencari keuntungan dan tidak menghormati hukum dan budaya Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal.

Salah satu contoh kasus yang membuat masyarakat Indonesia geram terhadap para pengungsi adalah mereka merusak rusun yang ditempati karena sedang ada pemadaman listrik yang dianggap mengganggu aktivitas para pengungsi yang ditampung di Aparna Puspa Agro. Herdaus menceritakan para pengungsi yang menempati penampungan di Rusun Puspa Agro sempat protes pemadaman listrik oleh PLN sejak Jumat (8/12) pukul 01.30 WIB. Sekitar pukul 19.15 WIB, terdapat beberapa pengungsi yang melakukan perusakan sarana dan prasarana di Puspa Agro. Seperti kaca jendela, pintu, pot, meja dan sebagainya.

Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama Myanmar dan Bangladesh, untuk mencari solusi jangka panjang bagi krisis Rohingya. Isu pengungsi Rohingya bukanlah isu yang mudah dan sederhana. Isu ini menyangkut kemanusiaan dan kepentingan negara, yang seringkali bertentangan dan sulit untuk diseimbangkan. Namun, sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan beradab, Indonesia harus mampu menunjukkan sikap dan tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menangani isu pengungsi Rohingya.

Oleh: Malinda Shifa Kamila
Universitas Negeri Yogyakarta

The post Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat atau di Tangan yang Berkuasa appeared first on JurnalPost.