JABARMEDIA.COM – Eks Wamenkumham, Denny Indrayana mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalahgunakan posisinya untuk menghalang-halangi Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres). Untuk itu Denny meminta DPR RI segera memulai pemakzulan alias pemecatan terhadap Jokowi.
Salah satunya, kata Denny, simpulan itu timbul dari pernyataan Jusuf Wanandi dari the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengenai prediksi pihak penguasa yang akan mengatur supaya hanya ada dua paslon di Pilpres 2024.
“Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan,” ucap Denny, dalam surat terbuka bagi pimpinan DPR RI, dilihat dari twitter miliknya, @dennyindrayana, Rabu, 7 Juni 2023.
Adapun informasi lain terkait pencegatan Anies jadi capres didapat Denny dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachlan Nashidik, yang mendengar langsung hal itu dari Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Denny juga membahas kecemasan SBY yang tempo hari memang sempat mengatakan hendak turun gunung untuk mengawal langsung Pemilu 2024.
“Sebelumnya sang tokoh (Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden) bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus KPK (kasus Formula E),” ucap Denny.
Tak hanya itu, dalam suratnya Denny juga mengungkap pelanggaran konstitusi lain oleh Jokowi, yang berkaitan dengan upaya halangi Anies jadi capres. Denny mengatakan dicopotnya Suharso sebagai petinggi PPP dimaksudkan agar partai tersebut tak jadi dukung Anies Baswedan.
Suharso pernah menemui Anies sebanyak empat kali. Menurut Denny itu menjadi satu di antara sejumlah alasan mengapa Suharso diberhentikan. Denny mengklaim mayoritas kader menghendaki Anies presiden namun pencopotan tersebut membuat dukungan PPP pindah haluan.
Denny lantas mengutip kata-kata Arsul Sani, bahwa PPP bisa saja hilang di DPR jika tidak mendukung Anies, tapi lebih buruk lagi jika mendukung Anies PPP akan hilang saat ini juga. “Karena bertentangan dengan kehendak penguasa,” ujarnya.
Namun, dia menegaskan kalau kesaksian tersebut masih perlu divalidasi kebenarannya. Untuk itu dia menyarankan DPR untuk melakukan investigasi melalui hak angketnya yang telah dijamin Undang-undang dasar (UUD) 1945.
“Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dsan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres),” kata dia lagi.
(Pikiranrakyat/idram)