Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar

JurnalPost.com – Manajemen berbasis sekolah di dalam sebuah sistem pendidikan adalah desentralisasi konsisten dan sistematik sampai kepada kewenangan dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan pada persoalan-persoalan yang signifikan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah di dalam kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas yang ditentukan secara terpusat.

Manajemen berbasis sekolah adalah reformasi pendidikan yang popular sebagai salah satu cara untuk meningkatkan performa sistem pendidikan. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan orang-orang yang bekerja di sekolah untuk membuat keputusan mengenai cara uang dibelanjakan, siapa saja yang akan direkrut, dan cara pembelajaran disampaikan kepada siswa. Walaupun tujuan dan standar ditentukan oleh pusat, tetapi manajemen berbasis sekolah memungkinkan proses yang digunakan untuk mencapai outcome dibuat pada level sekolah.

Pendukung manajemen berbasis sekolah menyatakan bahwa sistem pendidikan harus melakukan desentralisasi wewenang pembuatan keputusan agar performa sekolah dapat meningkat. Pendapat ini didukung dengan alasan bahwa pendidik di sekolah adalah orang yang terdekat dengan siswa sehingga menempati posisi yang terbaik untuk menilai kebutuhan siswa dan mendesain program pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, guru-guru dan yang lainnya juga akan memperoleh rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap peningkatan performa sekolah jika mereka terlibat langsung di dalam pembuatan keputusan. Alasan lainnya adalah pembuatan keputusan dengan cara desentralisasi juga akan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Sekolah dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah dapat mendesain sumber dayanya seperti dana untuk pengembangan tenaga pendidikan dan kependidikan, serta fasilitas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setempat.

Manajemen berbasis sekolah yang merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada level sekolah dapat dianggap secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur pemerintahan. Perubahan ini sebagai sebuah bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah secara individu merupakan unit utama pembangunan dan bergantung pada redistribusi wewenang pembuat keputusan sebagai cara utama di mana peningkatan dapat distimulasi dan dipertahankan.

Manajemen berbasis sekolah meliputi beberapa perpindahan tanggung jawab dan pembuatan keputusan untuk operasional sekolah kepada kombinasi dari kepala sekolah, guru-guru, orang tua, dan anggota komunitas sekolah yang lain. Manajemen berbasis sekolah dilaksanakan dalam usaha untuk memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan guru- guru. Kekuasaan yang diberikan dapat memperkuat motivasi profesionalnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan rasa kepemilikan kepala sekolah dan guru-guru terhadap sekolahnya. Selain itu, manajemen berbasis sekolah melibatkan komunitas setempat dengan cara yang bermakna untuk melakukan pembuatan keputusan mengenai sekolah setempat. Melalui cara ini, manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kecepatan dan relevansi pembuatan keputusan pada level sekolah.

Di dalam manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan sering kali orang tua dan siswa diberikan kewenangan untuk melakukan pembuatan keputusan yang memengaruhi cara sekolah tersebut dikelola dan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Manajemen berbasis sekolah merupakan aplikasi teori manajemen bisnis modern terhadap sistem sekolah yang berusaha menempatkan tanggung jawab maksimum untuk perencanaan pendidikan, akuntabilitas, dan manajemen sumber daya manusia dan material pada pegawai yang berada di sekolah secara individu. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan sekolah dapat mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas dengan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan sekolah, pegawai, dan komunitas sekolah. Manajemen berbasis sekolah meliputi keseimbangan akuntabilitas pembuatan keputusan antara sekolah dan daerah. Hal ini berarti bahwa kebijakan, kandungan, dan apa saja yang termasuk di dalam pembelajaran ditetapkan oleh level daerah, sedangkan strategi, proses, dan bagaimana program pembelajaran akan disampaikan ditentukan pada level sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang dana dan alokasinya untuk tenaga pendidik dan kependidikan, perlengkapan, pengembangan tenaga pendidikan dan kependidikan, transportasi, dan buku teks. Daerah akan mengalokasikan sumber daya untuk setiap sekolah berdasarkan tipe atau level sekolah, pendaftaran siswa, dan tipe program pengajaran yang dibutuhkan di sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi pertimbangan kebudayaan dan norma-norma yang terdapat di sekolah berhubungan dengan peran dan perilaku kepala sekolah dan guru-guru yang dapat diterima.

Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah otonomi, fleksibilitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas menuju kepada keuntungan, kualitas, dan efisiensi. Tujuan akhir dari model desentralisasi di dalam kebijakan pendidikan adalah untuk menciptakan organisasi belajar dan lingkungan kegiatan belajar mengajar yang efektif untuk meningkatkan performa akademik dan meningkatkan mutu peserta didik. Keberhasilan model manajemen berbasis sekolah terletak pada pelaksanaan akses, keseimbangan, dan keadilan sosial yang memengaruhi pola keseluruhan dari keseimbangan kesempatan pendidikan di dalam kebudayaan global.

Agar pelaksanaan desentralisasi di dalam pendidikan dapat terlaksana dengan baik, peran pemerintah pusat dan regional sangat penting agar terjadi keseimbangan. Hasil akhir dari pelaksanaan desentralisasi bergantung dari banyak faktor yaitu kebijakan yang ada, tipe desentralisasi, dan mekanisme pasar yang ada seperti kebebasan memilih, kebijakan yang dilaksanakan, dan konteks kebudayaan lokal, ekonomi, dan politik. Program desentralisasi dilaksanakan secara berhasil di dalam melakukan perubahan administrasi yang ada dan struktur pembuatan keputusan, tetapi kurang berhasil dalam hal partisipasi lokal.
Di dalam teori dan dalam praktiknya, sentralisasi dan desentralisasi memiliki perbedaan. Dalam sentralisasi, nilai kontrol, keseragaman, dan efisiensi memiliki kekuatan, sedangkan di dalam desentralisasi menunjukkan bahwa kebebasan, perbedaan, dan kemampuan bereaksi lebih disukai.

Di Indonesia, pengelolaan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

1. kepala sekolah melaksanakan manajemen berbasis untuk dan atas nama gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. komite sekolah memberikan bantuan berupa pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.

Di Indonesia, manajemen berbasis sekolah merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk sekolah dasar yang dikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi:

1. rencana strategis dan operasional,
2. struktur organisasi dan tata kerja,
3. sistem audit dan pengawasan internal,
4. sistem penjaminan mutu internal.

Masalah utama di dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar adalah mengenai peran dan tanggung jawab. Sejauh mana kepala sekolah melibatkan dan mendukung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk membuat usulan merupakan hal yang sangat penting. Delegasi tanggung jawab kepada sekolah secara individu adalah adanya kontrol yang lebih besar terhadap anggaran sekolah tersebut. Di dalam sekolah tanggung jawab penganggaran biasanya didelegasikan kepada kepala sekolah yang merupakan input dari warga sekolah. Salah satu elemen yang harus diperhatikan di dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah sejauh mana berbagai tipe keputusan telah didesentralisasikan di dalam sekolah. Dalam beberapa situasi, wewenang pembuatan keputusan telah didelegasikan terutama kepada kepala sekolah. Pada beberapa sekolah, beberapa bentuk dewan sekolah merupakan kekuatan dominan dan selain dewan sekolah tidak terlibat secara substansial.

Elemen utama desentralisasi sistem sekolah adalah mengizinkan sekolah-sekolah secara individu untuk menganggarkan dan membelanjakannya. Keputusan pendanaan mendukung banyak keputusan-keputusan yang lain. Keputusan untuk mempekerjakan pegawai didelegasikan kepada tingkat sekolah dalam tingkatan tertentu. Batasan yang dipersyaratkan untuk rasio siswa dan guru dan persyaratan untuk tipe guru-guru yang spesifik (seperti guru-guru pendidikan khusus) akan membatasi fleksibilitas di dalam mempekerjakan atau menugaskan staf pengajar.

Penulis: Siti Zahrotus Sania, Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

The post Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar appeared first on JurnalPost.