Harlah NU ke 99, Menko Airlangga: Pemerintah Apresiasi NU yang Telah Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan untuk Membuat Petani Sejahtera

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/106/SET.M.EKON.3/3/2022

Harlah NU ke 99, Menko Airlangga: Pemerintah Apresiasi NU yang Telah Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan untuk Membuat Petani Sejahtera

Palembang, 4 Maret 2022

Pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden dalam Hari Lahir Nadhlatul Ulama (NU) ke 99 tahun yang digelar pada hari Jumat (4/03) di Jakabaring Sport Center Palembang.

“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur Menko Airlangga.

“Pemerintah mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangaini Memorandum of understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” tambah Menko Airlangga.

Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit yang mana Pemerintah memberikan dukungan untuk tahun ini 180.000 hektar dengan bantuan 30 juta rupiah per hektar, yang artinya naik dari sebelumnya 25 juta rupiah per hektar. Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengawal hingga program tersebut terealisasi.

“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan mensosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa ke depan Pemerintah berharap perekonomian kerakyatan dapat terus digalakkan. Dalam hal ini, NU diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus mendorong agar warga NU bisa membantu ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian, hortikultura, dan kerjasama penanaman padi, jagung, kedelai, yang merupakan komoditas rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Dan tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototype nya dengan petani-petani di lingkungan NU,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa Pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. “Pemerintah juga menyiapkan KUR, dimana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Rois ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama KH. Miftachul Akhyar dan jajaran pengurus Syuriah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Nusron Wahid, dan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU, Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, Direktur Utama BPDPKS, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. (ltg)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
TikTok : @PerekonomianRI