Google Digugat Meksiko Gara-Gara Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika

GadgetDIVA – Hubungan antara Meksiko dan Google mendadak memanas. Pemerintah Meksiko secara resmi menggugat raksasa teknologi tersebut karena mengganti nama “Teluk Meksiko” menjadi “Teluk Amerika” di layanan peta digitalnya untuk pengguna Amerika Serikat.

Langkah ini dinilai melukai kedaulatan serta identitas wilayah, dan memicu reaksi keras dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum.

Permasalahan ini berawal dari keputusan Google yang mengubah label wilayah perairan yang berbatasan dengan Amerika Serikat, Kuba, dan Meksiko di Google Maps. Pengguna di AS kini melihat nama “Teluk Amerika”, sementara pengguna lain di seluruh dunia melihat label “Teluk Meksiko (Teluk Amerika)”.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Claudia Sheinbaum tidak tinggal diam. Ia menyebut perubahan nama tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas kedaulatan dan kesepakatan antarnegara.

“Kami hanya ingin agar dekrit pemerintah AS tidak diterapkan secara sepihak untuk keseluruhan wilayah teluk,” ujar Sheinbaum.

Surat Resmi dan Ancaman Hukum

Presiden Sheinbaum telah mengirimkan surat resmi kepada Google pada Januari lalu, yang berisi permintaan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Namun, tak lama kemudian, pihaknya juga menyampaikan peringatan keras. Jika Google tak merespons, maka tindakan hukum akan ditempuh.

Benar saja, pada bulan berikutnya, Meksiko menggugat Google karena dianggap mengabaikan permintaan tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini, belum ada informasi pasti di mana gugatan tersebut diajukan. Google sendiri juga belum memberikan pernyataan resmi atas permintaan konfirmasi dari media internasional, termasuk BBC.

Akar Masalah: Politik dalam Peta Digital

Di balik perubahan nama tersebut, tersimpan dinamika politik yang tak kalah menarik. Keputusan awal untuk mengganti nama teluk berasal dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyerukan perubahan nama tersebut.

Alasannya? Menurut Trump, Amerika Serikat telah melakukan sebagian besar aktivitas ekonomi dan militer di wilayah tersebut, sehingga merasa memiliki hak atas nama teluk tersebut.

Dukungan atas perubahan ini juga datang dari dewan federal AS yang didominasi Partai Republik. Mereka memberikan suara untuk secara resmi mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dalam dokumen-dokumen federal.

Namun, bagi pemerintah Meksiko, langkah ini melampaui batas. Mereka berargumen bahwa dekrit Presiden Trump hanya berlaku untuk wilayah landas kontinen milik Amerika, dan tidak bisa diterapkan untuk keseluruhan wilayah teluk yang merupakan bagian dari perairan internasional.

Google: Mengikuti Prosedur atau Memicu Kontroversi?

Menanggapi kritik tersebut, Google mengatakan bahwa perubahan nama dilakukan sebagai bagian dari praktik standar mereka. Raksasa teknologi itu menjelaskan bahwa mereka biasanya mengikuti perubahan nama resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk wilayah tertentu.

Namun, penjelasan ini dianggap belum cukup menjawab kekhawatiran Meksiko. Sebab, meskipun Google menyebut label “Teluk Meksiko (Teluk Amerika)” hanya akan terlihat bagi pengguna luar Meksiko, keputusan tersebut tetap menimbulkan persepsi bahwa nama asli wilayah tersebut sudah tidak diakui secara internasional.

Konflik Nama, Simbol Kedaulatan

Bagi Meksiko, nama “Teluk Meksiko” lebih dari sekadar label geografis. Ia merupakan simbol identitas dan kedaulatan bangsa. Maka ketika Google mengganti nama tersebut di platform global, hal itu dirasa seperti bentuk penghapusan eksistensi nasional.

“Ini bukan hanya soal peta digital, ini soal bagaimana sebuah negara dilihat oleh dunia,” ujar salah satu pejabat dari Kementerian Luar Negeri Meksiko.

Apa Dampaknya ke Depan?

Gugatan ini menandai titik baru dalam sengketa antara teknologi global dan politik internasional. Ketika perusahaan teknologi seperti Google menguasai platform informasi utama seperti peta digital, keputusan mereka bukan sekadar teknis—namun juga politis.

Apalagi di era digital seperti sekarang, nama yang muncul di aplikasi bisa membentuk persepsi publik global. Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, bukan tidak mungkin negara-negara lain akan mulai mempertanyakan batas peran perusahaan teknologi terhadap isu geopolitik.

Kasus Meksiko vs Google ini bukan hanya soal nama teluk, tapi tentang bagaimana teknologi harus bertanggung jawab dalam menyajikan data yang sensitif secara politik. Di sisi lain, negara-negara pun dituntut untuk lebih aktif dalam menjaga narasi kedaulatan mereka di ranah digital.

Kini, dunia menanti: akankah Google mengubah kembali label tersebut, atau gugatan Meksiko menjadi pelajaran baru tentang batas antara teknologi dan diplomasi?