Warga Pancoran Buntu Datangi Balai Kota, Minta Pemprov DKI Tak Gusur Mereka

‘Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II.’

‘Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II.’

Pancoran Buntu II , Jakarta Selatan, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (10/2/2023) pagi.TEMPO.mulai bertugas di Jakarta sejak 17 Oktober 2022.Metro 35 menit lalu Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana menutup 27 putaran balik (u-turn) sebagai langkah mengurai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Mereka datang untuk mengadukan masalah sengketa lahan antara PT Pertamina dan warga Pancoran Buntu II yang hingga kini belum selesai.”Kami melayangkan surat permohonan serta perlindungan hukum, lalu desakan ke Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggusur paksa warga Pancoran Buntu II,” ujar pengacara publik LBH Jakarta Jihan Fauziah, Jumat.’Pemprov DKI merasa beberapa yang ada di jajaran komisaris atau dewas (dewan pengawas) saat ini dianggap memenuhi untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap BUMD,’ kata Fitria saat dihubungi, Rabu, 8 Februari 2023.Baca juga: Pergub Penggusuran Disebut Jadi Kendala Sengketa Lahan Pancoran Buntu II, Ini Alasannya.Merujuk pada hasil keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham, Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta..Berikut adalah nama pensiunan jenderal TNI-Polri yang dipercaya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengisi posisi komisaris atau dewas di lingkungan perusahaan milik Pemprov: Letnan Jenderal purnawirawan Dodik Widjanarko dan Inspektur Jenderal purnawirawan Bambang Kristiyono sebagai Komisaris Utama dan Komisaris PT MRT Jakarta..Metro 4 jam lalu JPO tersebut akan memiliki panjang sekitar 20-30 meter.

Tuntutan dan permohonan perlindungan itu disampaikan atas dasar terbitnya nota dinas nomor 1565/-073.Dodik merupakan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) dan Bambang adalah mantan Kapolda Kalimantan Utara.Sementara itu, Bambang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Utara.6 perihal permohonan penertiban lahan oleh PT Pertamina (persero), yang didasari oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.Selain itu, ada aduan dari PT Pertamina kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal perkara Pancoran Buntu II yang disebut untuk menegakkan Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016.Komisaris Utama PT Transjakarta dalam RUPS, 11 Januari 2023.”Pertama, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga Pancoran Buntu II dan mencegah keberulangan penggusuran paksa sepihak dan tindak kekerasan,” kata Jihan.Adapun jabatan terakhir yang diemban Luky ialah Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.Baca juga: Penertiban Lahan di Pancoran Buntu II Mandek, Pertamina Mengadu ke Balai Kota DKI Tuntuan kedua dari warga Pancoran Buntu II, yakni meminta Pemprov DKI tidak menggusur paksa sepihak tanpa adanya perintah dari pengadilan.Mayor Jenderal purnawirawan Suko Pranoto sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya per 27 Januari 2023.

“Ketiga, Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Pancoran Buntu II.Hal ini sebagaimana secara tegas diatur UU HAM dan Komentar Umum Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan,” kata Jihan.Komisaris Jenderal purnawirawan Suhardi Alius ditunjuk sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol dalam RUPS, 1 Februari 2023.Jabatan terakhir yang diemban jenderal bintang dua itu adalah Asintel KSAD.Sebelumnya, PT Pertamina mengadukan masalah sengketa lahan itu kepada Pemprov DKI pada 24 Oktober 2022.Kemudian, PT Pertamina kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, 22 November 2022, untuk menindaklanjuti aduan tersebut.MUTIA YUANTISYABaca juga: Geisz Chalifah Mundur dari Ancol, Ini Daftar Loyalis Anies Baswedan Hengkang dari BUMD DKI.Baca juga:.Baca juga:.

Baca lebih lajut:
Kompas.com ยป

Loading news…

Failed to load news.

Dua Alasan Heru Budi Tunjuk Pensiunan Jenderal TNI-Polri Sebagai Komisaris BUMD DKIPemprov DKI ungkap alasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI

4 Purnawirawan Jenderal Jadi Petinggi BUMD DKI, Ini Penjelasan PemprovPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tunjuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri untuk isi kursi komisaris hingga dewan pengawas BUMD. Apa penjelasan Pemprov DKI? apakah klo di luar jga da yg smcm dewan pengawas

Soal Pemisahan Koridor di Skywalk Kebayoran Lama , Pemprov DKI: Untuk Permudah MasyarakatPrioritas skywalk untuk mengintegrasikan penumpang antarmoda, yaitu Stasiun KRL dan Transjakarta.

Pemprov DKI Kebut Penyelesaian Jalan Layang Non-Tol untuk Akses Menuju JISDinas Bina Marga DKI Jakarta merampungkan pembangunan jalan layang yang menghubungkan Tol Dalam Kota dan pintu timur JIS. Akses menuju JIS belum rampung dan butuh waktu dua tahun untuk penganggaran dan perencanaan. Metropolitan AdadiKompas

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik TempoMetro

Penjelasan Pemprov DKI soal Ramai Purnawirawan Jenderal Jadi Komisaris BUMDPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menunjuk sejumlah purnawirawan TNI-Polri mengisi jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

headtopics

Recommended
Terbongkar! Ini Tukang Support Tambang Ilegal RI Tambang ilegal masih…