Berita ini telah tayang pertama kali di JurnalPost dengan judul Sinergi Pusat-Daerah Diperkuat, Pendidikan Berkeadilan untuk Anak Jadi Fokus KPI 2025
Jakarta, JurnalPost.com – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada anak dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025, Selasa (14/5/2025) di Jakarta. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno, dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta, serta sejumlah kepala daerah memperkuat pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk masa depan pendidikan nasional.
Dalam forum konferensi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan “Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Semua itu bermula dari sistem pendidikan yang menjamin akses, kualitas, dan keberpihakan pada anak,” ujar Tito. Ia menambahkan, “Meskipun tugas utama Kemendagri menjaga stabilitas politik nasional, dukungan terhadap reformasi pendidikan, serta membina sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fonda si pembangunan,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan, “Teknologi dan keberpihakan afirmatif dalam kebijakan pendidikan menjadi dua instrumen utama dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini”. Brian juga mencatat “Peningkatan jumlah pendaftar program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) sebagai indikator meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Melalui KPI bisa menjadi momentum penting dalam menguatkan komitmen kolektif demi keberlanjutan pendidikan di Indonesia, pendidikan harus menjadi ruang harapan bukan sekadar tempat transfer ilmu, tapi tempat di mana setiap anak percaya bahwa masa depannya layak diperjuangkan,” ungkap Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Amien Suyitno,
Deputi Bidang Hak Pemenuhan Anak KemenPPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M juga menyampaikan, “Pendidikan bukan hanya urusan satu sektor, melainkan tanggung jawab bersama. Diperlukan kesinambungan dan sinergi lintas sektor agar hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang benar-benar terpenuhi,
Suara Pendidikan, Suara Masa Depan
Selain di tingkat pusat, komitmen terhadap pendidikan inklusif dan berkeadilan juga muncul dari kepala daerah yang berbagi pengalaman dalam sesi dialog.
Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nur Kanaah, menambahkan, “Pendidikan berkualitas bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga bagaimana kita mendidik anak-anak dengan hati. Kami di Sidenreng Rappang berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, salah satunya melalui gerakan membaca 15 menit sebelum belajar dan program sekolah hijau.” ujarnya.
Inovasi Daerah dan Kolaborasi Lintas Sektor
KPI 2025 juga menghadirkan sesi-sesi paralel yang memamerkan berbagai inovasi pendidikan di berbagai daerah, mulai dari penerapan teknologi tepat guna, literasi berbasis budaya lokal, hingga penguatan kapasitas guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Forum ini mempertegas pentingnya ruang kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, pegiat pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual.
Hari pertama KPI 2025 menandai langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada keberpihakan kepada anak, berlandaskan nilai inklusivitas, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
The post Sinergi Pusat-Daerah Diperkuat, Pendidikan Berkeadilan untuk Anak Jadi Fokus KPI 2025 appeared first on JurnalPost.
