Ribuan Buruh Bakal Geruduk Gedung DPR, 1.623 Personel Amankan Aksi Demo

Ribuan Buruh Bakal Geruduk Gedung DPR, 1.623 Personel Amankan Aksi Demo

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bakal menggelar aksi besar-besaran, Senin (6/3/2023).

Liputan6.TEMPO.Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/2/2023).direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (6/2/2023).

com, Jakarta – Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/3/2023).Apa saja tuntutan mereka kali ini? Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, pihaknya siap mengawal elemen buruh yang akan berdemontrasi hari ini.Tercatat hingga 1 Februari 2023, sudah terdapat 672 peserta yang melakukan registrasi, terdiri atas 503 orang dari dalam negeri (nasional) dan 169 orang peserta internasional.BACA JUGA: VIDEO: Tuntut Haknya karena Lembur, Buruh Ini Dimaki oleh Bosnya BACA JUGA: Buruh Prancis Gelar Demo Besar-Besaran Tolak Penundaan Usia Pensiun BACA JUGA: Suasana Lengang Stasiun Kereta Api Gare du Nord Sebagai Akibat Pemogokan dan Protes Buruh Prancis “1.Baca: Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai’Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perpu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja.623 personel dilibatkan dari Polda, Polres dan TNI serta Pemda DKI Jakarta,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin.Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS.

Baca Juga Trunoyudo mengatakan, skema pengalihan arus lalu lintas juga disiapkan guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR.Selain itu, para buruh juga menyoroti RUU Kesehatan, yakni mengenai revisi beberapa pasal di Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS.000 peserta (termasuk partisipan, pengunjung pameran tentang air dan UMKM) dari 172 negara yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, parlemen, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi dan masyarakat pada lingkup nasional dan internasional.Namun, pemberlakuan bersifat situasional.”Jalur transjakarta tetap dibuka dan siapkan dua lajur untuk kendaraan selama massa melaksanakan penyampaian pendapatnya,” ujar dia.’Yang membayar BPJS itu buruh, kok wakil kami dikurangi? Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi? Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,’ ujar Said.Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.000 peserta, kita berharap nanti saat acara utama World Water Forum Ke-10 akan dihadiri lebih banyak peserta.Partai Buruh akan melakukan aksi demo ke Gedung DPR RI, Jakarta, pada 15 Juni 2022.Said Iqbal mengatakan, pengelola jaminan sosial di seluruh dunia mayoritas di bawah Presiden, bukan kementerian.Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” kata Said.

Mereka menolak revisu UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) karena dianggap mengakomodir Omnibus Law yang dianulir Mahkamah Konstitusi.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.Partai Buruh juga memberikan dukungan terhadap organisasi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.World Water Forum sendiri merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.2 dari 3 halamanBuruh Menolak Isi Perppu No 2 Tahun 2022Selain di Jakarta, aksi juga serempak akan dilakukan di berbagai kota industri.’Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, Partai Buruh mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan.Antara lain di Serang – Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.Surat izin praktik dokter tidak boleh dikeluarkan sembarangan, karena pelayanan kesehatan mempertaruhkan hidup dan mati pasien.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis.Selanjutnya: Said Iqbal menyatakan rancangan undang-undang.“Setidaknya ada 9 point yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja.Meliputi, upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana,” lanjutnya..Isu lain yang akan disurakan adalah penolakan terhadap RUU Kesehatan.Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS.“Jangan-jangan ada kepentingan industri farmasi, rumah sakit swasta besar, dan membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan sehingga pembahasannya terkesan cepat? Sedangkan yang bersifat perlindungan, seperti halnya RUU PPRT yang sudah 19 tahun tak kunjung disahkan,” ujar Said Iqbal.“Jangan-jangan ada kepentingan industri farmasi, rumah sakit swasta besar, dan membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan sehingga pembahasannya terkesan cepat,” tegasnya.

Antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.“Yang membayar BPJS itu buruh.Dia pun menyinggung soal K3 yang menyebabkan konflik PT PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).Kok wakil kami dikurangi.Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi.Selain itu, hal lain yang disoroti adalah perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh outsourcing perusahaan BUMN, misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan outsourcing di lingkungan PT PLN (Persero).Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” tegas Said Iqbal.

Advertisement 3 dari 3 halaman9 Poin Dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta KerjaSetidaknya, ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja.Aksi hari ini akan dipusatkan di depan gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta dengan melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.Mulai dari, upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan para buruh meminta agar kenaikan upah minimum harus sesuai dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi.Cahyono pada Tempo, Senin.Dia menyebut pihaknya juga meminta tidak ada perubahan formula dalam Perppu.”Kalaulah ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, cukup diatur dalam penjelasan pasal, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dengan mensyaratkan laporan keuangan dan diaudit akuntan publik boleh mengajukan penangguhan,” jelasnya.Di masing-masing kota, peserta aksi unjuk rasa hari ini berkisar ratusan hingga ribuan pekerja/buruh.

“Selain itu, kami meminta upah minimum sektoral harus tetap ada,” sambung Said.* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS Buruh Prancis Gelar Demo Besar-Besaran Tolak Penundaan Usia Pensiun..

Baca lebih lajut:
LIPUTAN6 »