Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin, MA
(Pengamat Media, Korupsi, Demokrasi, dan Budaya Lokal. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas)
JurnalPost.com – Pentingnya regulasi keuangan kampanye dalam menjaga integritas demokrasi telah menjadi fokus perhatian di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah membatasi potensi korupsi, mengingat pemerintahan yang dianggap melayani kepentingan sedikit orang kaya dapat merusak legitimasi popular seiring waktu. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: seberapa efektifkah rezim regulasi keuangan kampanye dalam menanggulangi persepsi korupsi di seluruh dunia?
Beberapa negara, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, Luksemburg, dan Jerman, memilih untuk tidak memiliki regulasi baik pada sumbangan maupun pengeluaran, namun mereka mengimplementasikan pendanaan publik untuk pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa kombinasi pendanaan publik dan ketidakadaan regulasi dapat menjadi cara efektif untuk melawan korupsi di sektor publik (Schnurr, 2023).
Namun, perbandingan semakin kompleks ketika melibatkan negara-negara yang memiliki tingkat korupsi lebih tinggi. Beberapa negara, seperti Yaman, Guinea Khatulistiwa, Venezuela, Republik Demokratik Kongo, dan Turkmenistan, tidak hanya tidak memiliki regulasi baik pada sumbangan maupun pengeluaran, tetapi juga menerapkan pendanaan publik. Ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi dan pendanaan publik dapat efektif menanggulangi korupsi.
Sebaliknya, Selandia Baru memilih untuk tidak membatasi sumbangan tetapi membatasi pengeluaran, sementara Finlandia membatasi sumbangan tanpa membatasi pengeluaran. Di sini, perbedaan pendekatan menyoroti kompleksitas dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kontrol sumbangan dan pengeluaran.
Menariknya, Swiss dan Singapura termasuk dalam negara-negara yang tidak memiliki regulasi baik pada sumbangan maupun pengeluaran, dan tidak menerapkan pendanaan publik. Mereka menunjukkan bahwa terlepas dari ketidakadaan regulasi, faktor-faktor lain seperti perkembangan dan budaya politik mungkin turut berperan dalam menciptakan pemerintahan yang responsif.
Namun, data secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun kombinasi pendanaan publik dan tidak adanya regulasi dapat memberikan kontribusi, hal itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengurangi korupsi dalam pemerintahan. Faktor-faktor tambahan, termasuk perkembangan dan budaya politik, kemungkinan juga memegang peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif (Schnurr, 2023).
Alhasil, perluasan pemahaman dan analisis terhadap faktor-faktor yang berdampak pada efektivitas regulasi keuangan kampanye menjadi sangat penting untuk demokrasi sejati. Dengan merinci perbedaan pendekatan yang ada dan melibatkan faktor-faktor tambahan seperti perkembangan dan budaya politik, negara-negara dapat membangun sistem yang lebih kokoh dan efektif dalam melindungi demokrasi dari risiko korupsi dan menjaga kepercayaan rakyat dalam proses politik.
The post Regulasi Dana Kampanye, Antisipasi Korupsi dan Demokrasi appeared first on JurnalPost.
