Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta mengatur perluasan daratan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan bahwa perluasan daratan yang dimaksud berbeda dengan reklamasi.
Konsep perluasan daratan tertuang dalam Pasal 165 ayat 2 huruf i Pergub Nomor 31 tahun 2022. Bunyinya sebagai berikut:
Pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan pulau di atas karang mati atau pulau pasir guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang.
Heru menjelaskan reklamasi dan perluasan daratan merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, perluasan daratan sendiri tidak ada aktivitas menutup daratan layaknya reklamasi.
“Kalau reklamasi itu menutup daratannya, airnya dikasih daratan. Kalau ini kan tidak. Jadi (lebih) pemanfaatan,” kata Heru kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).
Heru mencontohkan konsep perluasan daratan ini sama halnya dengan membangun rumah apung. Nantinya, penerapan konsep ini akan berfokus di kawasan Kepulauan Seribu.
Menurutnya, konsep ini sebelumnya tak memiliki aturan tetap sehingga kini dituangkan ke dalam Pergub RDTR. “Jadi ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air. Sekarang kan aturan itu tidak ada,” jelasnya.
Heru mengungkap pengembangan daratan cenderung terbatas. Pasalnya, upaya itu justru berdampak pada keseimbangan lingkungan di Kepulauan Seribu itu sendiri.
“Pengembangan di daratan Pulau Seribu kan terbatas, nggak mungkin kalau itu dibangun malah justru mengakibatkan keseimbangan lingkungannya (terdampak),” tandasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya membeberkan lima arah dari Pergub RDTR. Salah satunya, Anies berharap Pergub RDTR membawa Jakarta sebagai kota yang berorientasi transit dan digital.
