Masalah premanisme akhir-akhir ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah berjanji akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
Komitmen pemberantasan premanisme itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Hasan mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aksi premanisme yang mengganggu bisnis di Indonesia dikejar dan ditindak.
“Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis,” katanya dalam acara diskusi bertajuk Double Check yang mengangkat tema ‘Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?’ di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).
ADVERTISEMENT
–>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT
document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>
Jika premanisme dibiarkan, kata dia, pelaku bisnis akan takut berinvestasi di Indonesia. Karena itu dia menegaskan yang akan diberantas adalah praktik premanismenya.
“Jadi investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya,” jelas Hasan Nasbi.
Aksi Premanisme Dihilangkan
 Kepala PCO Hasan Nasbi (kanan). (Rumondang Naibaho/detikcom) |
Hasan kemudian bicara mengenai narasi yang menyebut penegak hukum tidak menyentuh organisasi masyarakat. Dia mengatakan pemberantasan pemanisme tidak memukul rata semua ormas.
“Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU (Nahdlatul Ulama) ormas, Muhammadiyah ormas, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) ormas. Kita nggak akan melihat ini pukul rata,” terang dia.
“Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme,” terang Hasan Nasbi.
Dia menuturkan bahwa pemerintah hendak menghilangkan praktik prmanisme yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pemerintah, kata dia, tengah membentuk tim khusus untuk mengatasi praktik meresahkan itu.
“Tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif,” imbuhnya.
Upaya menghilangkan praktik premanisme, katanya, diharapkan bisa menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha. Begitupula dengan minat pebisnis berinvestasi di Tanah Air.
“Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan malak-malak, siapa tau tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi,” ucap Hasan.
Komitmen Kapolri
 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. ist) |
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen memberantas premanisme. Terbukti dengan operasi pekat yang dilaksanakan anggotanya di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya kira ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita telah membentuk operasi pekat, dan operasi ini kita laksanakan serentak di seluruh kewilayahan dari mulai tanggal 1 Mei,” ujar Jenderal Sigit ketika diminta menanggapi persoalan premanisme, Sabtu (17/5).
Jenderal Sigit memastikan Polri akan menindak tegas siapapun orang atau kelompok yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dia memastikan orang yang sehari-harinya meresahkan kegiatan masyarakat akan ditindak.
“Dan tentunya saran kita adalah seluruh permasalahan di lapangan yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok orang, atau kah mungkin dalam tanda kutip yang selama ini membuat masyarakat menjadi resah, dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari tentu itu akan kita tindak tegas,” ucapnya.
Mantan Kabareskrim itu juga mengimbau agar masyarakat melapor. Dia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan orang atau kelompok orang yang meresahkan.
“Dan saya selalu menyampaikan silakan laporkan kepada anggota kami melalui saluran-saluran yang sudah ada, apakah saluran telepon, atau saluran-saluran lain, atau datang langsung silakan,” katanya.
Sekali lagi, dia memastikan siapapun yang meresahkan atau mengganggu masyarakat akan ditindak. Dia memastikan Polri tidak akan pilih-pilih dalam memberantas premanisme.
“Dan kami Polri pasti akan melakukan tindakan tegas siapapun itu, dan kita tidak pernah melihat background dari mana, kalau dia mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, maka instruksi kami, tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Jenderal Sigit.
Halaman 2 dari 3
(zap/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
