Jakarta –
PDI Perjuangan (PDIP) menggelar tabur bunga di Kantor DPP PDIP untuk memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau dikenal sebagai Kudatuli. PDIP mengingatkan aktor intelektual Kudatuli belum diproses hukum.
Tabur bunga dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, mantan tim pembela PDIP Tumbu Saraswati, Anggota DPR RI Nyoman Parta serta puluhan keluarga korban yang biasa disebut Forum Komunikasi Kerukunan (FKK), Rabu (27/7/2022).
Hasto dan Ribka memberikan orasi untuk mengenang peristiwa Kudatuli atau Sabtu Kelabu. Ribka menyebut saat itu ada dukungan masyarakat yang memberi kekuatan terhadap Ketum Megawati Soekarnoputri melawan kekuatan Orba.
“Kita sekarang masuk tahun ke-26 memperingati Kudatuli. DPP PDI Perjuangan menginginkan terus usut kasus ini. Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum. Maka hari ini kita tabur bunga sama Pak Sekjen,” ujar Ribka dalam keterengan tertulis PDIP.
Hasto mengatakan PDIP tak pernah melupakan peristiwa Kudatuli yang menurutnya merupakan suatu rangkaian sangat panjang. Hasto juga menyinggung soal peristiwa 1965.
“Kita tahu peristiwa 1965 mengubah sejarah kita, dan sampai sekarang sisi gelap 1965 masih saja terjadi. Dimana rakyat Indonesia karena intervensi kekuatan Neo kolonialisme dan imprealisme yang kemudian melengserkan Bung Karno dengan segala cara. Bung Karno yang perjuangannya berhasil membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin menakutkan kaum imperialis karena daya imajinasi dan kepemimpinannya,” kata Hasto.
“Terlebih ketika Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas bangsa Islam, serta akan memberi hadiah Bom Atom kepada ABRI agar Indonesia semakin berperan penting bagi perdamaian dunia. Apa yang dilakukan Bung Karno menakutkan kemapanan kaum kolonialisme dan imperialisme,” imbuh Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu pun mengurai rangkaian kisah yang memicu kasus 27 Juli. Megawati, kata dia, tengah memimpin gerakan moral rakyat.
“Pada momentum yang sangat tepat ketika intervensi kekuasaan selalu hadir dalam peristiwa kongres PDI semua diatur oleh kekuasaan. Dari Asrama Haji Surabaya itu pada momentum yang sangat kritis, hadirlah Ibu Megawati memimpin gerakan moral rakyat. Itulah momentum yang Ibu Mega sering ceritakan kepada saya, bagaimana sebelum kongres dibubarkan, beliau mengambil momentum dan mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum PDI. Itulah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan,” ujar Hasto.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
