Turki menghadapi masalah di sektor ekonomi, politik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan masalah ini bahkan hingga sekarang bertambah dan meningkat. Masalah tersebut dihadapi Turki sejak 2018 dan setelah intervensi militer negara ini di beberapa negara tetangga dan upaya untuk menduduki bagian wilayah di Suriah dan Irak.
Setelah intervensi militer Turki di Suriah dan Irak yang mendapatkan penentangan dari pemerintah Damaskus dan Baghdad, pemerintah Ankara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan menghadapi banyak masalah dengan sebagian besar negara-negara pro-Barat di Asia Barat.
Beberapa dari masalah tersebut berasal dari hubungan bilateral Turki dengan rezim rasis dan Apartheid Israel, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Bahrain. Sementara beberapa dari masalah lainnya terkait dengan kebijakan regional Erdogan.
Upaya pejabat pemerintah Ankara untuk menunjukkan kebijakan yang independen tentang isu-isu regional dan global dan menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai lengan militernya, serta pengambilan kebijakan-kebijakan independen dari Uni Eropa satu demi satu telah menimbulkan masalah bagi Turki.
Selain di Suriah dan Irak, gerakan militer Turki di laut Mediterania timur telah menjadi dalih dan alasan bagi pemerintah-pemerintah Barat untuk mengambil jarak dengan negara itu dan menentang tuntutan dan kepentingan Turki di laut Mediterania dan bahkan di Suriah.
Ketegangan Turki dengan sekutu-sekutu Barat di kawasan telah menciptakan masalah tambahan bagi pemerintah Turki. Krisis ekonomi dan keuangan negara ini muncul satu demi satu. Para pejabat Turki –dengan bayangan bahwa persoalan yang dihadapi negara mereka disebabkan oleh gerakan para mantan sekutunya– telah mengubah kebijakan mereka terhadap AS, Eropa, rezim Zionis, Arab Saudi, UEA dan Mesir. Perubahan kebijakan ini dimulai sejak bulan-bulan terakhir tahun 2021.
Perubahan kebijakan pemerintahan Erdogan, yang dianggap sebagai tindakan memalukan di kalangan politik domestik Turki, sejauh ini alih-alih bisa meringankan dan mengurangi masalah negara, tetapi juga memperburuk situasi kritis Turki.
Meningkatnya krisis ekonomi, masalah keuangan dan moneter Turki dan masalah mata pencaharian rakyat negara ini telah mendorong kebijakan luar negeri pemerintah Erdogan untuk bekerja sama dengan rezim pendudukan al-Quds (rezim Zionis Israel), AS, Mesir dan rezim-rezim Arab reaksioner di Teluk Persia.
Masalah-masalah utama pemerintah dan rakyat Turki muncul setelah serangan militer ke negara-negara tetangga. Namun tampaknya para pejabat pemerintah Erdogan memiliki pandangan lain. Mereka mengira bahwa dengan kembali ke kebijakan sebelumnya dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat dan Zionis, mereka bisa mengatasi persoalan internal dan regional yang dihadapi.
Negara-negara di kawasan yang memiliki konflik kepentingan dengan Turki semua menyadari fakta bahwa pemerintah Erdogan telah sepakat untuk bekerja sama guna mengakhiri krisis ekonomi dan keuangan serta masalah mata pencaharian masyarakat dengan cara menjalin kerja sama dengan Zionis dan sekutunya.
Sebuah website milik sayap kiri buruh berbahasa Ibrani yang mengutip pakar website ini menulis, masalah ekonomi dan inflasi yang tinggi, bersama dengan jatuhnya nilai mata uang nasional Turki, telah mendorong Erdogan untuk mempertimbangkan kembali perhitungan politiknya dan berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan beberapa pihak regional, termasuk Israel, Mesir dan Arab Saudi.
Sejalan hal tersebut, Erdogan mengudang Presiden rezim Zionis, Isaac Herzog untuk berkunjung ke Turki. Mereka bertemu di Ankara pada 9 Maret 2022. Pertemuan Erdogan dan Herzog dan peningkatan kerja sama antara Turki dan Israel terjadi ketika Erdogan dan para pejabat Ankara lainnya telah berulang kali menegaskan dukungan mereka kepada perjuangan rakyat Palestina.
Hubungan erat antara Turki dan Israel itu menunjukkan bahwa dukungan para pejabat Ankara kepada cita-cita bangsa Palestina hanya sebatas retorika, slogan dan jauh dari tindakan nyata, bahkan baru-baru ini pemerintahan Erdogan terang-terangan mengambil sikap menentang pemerintah dan rakyat Palestina.
Pemerintah Turki mengutuk operasi mati syahid yang dilancarkan oleh warga Palestina terhadap Zionis. Padahal operasi tersebut merupakan tanggapan terhadap berbagai kejahatan Israel di Palestina.
Ra’ad Fathi Hazem, 28 tahun dari kamp pengungsi Jenin melakukan operasi perlawanan di Jalan Dizengoff, Tel Aviv pada Kamis malam, 7 April 2022. Serangan ini menyebabkan tiga warga Zionis tewas dan belasan lainnya terluka.
Kedutaan Besar Turki di Palestina pendudukan (Israel) mengecam operasi mati syahid di Tel Aviv dan menyatakan keprihatinan atas peningkatan operasi tersebut. Dalam pernyataannya, Kedubes Turki juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) segera merespons sikap pemerintah Turki tersebut. Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, Hamas mengutuk tindakan Kedubes Turki yang mengecam operasi pembalasan Palestina terhadap penjajah Zionis.
Dari situasi yang ada dapat disimpulkan secara umum bahwa tinjauan masalah Turki menunjukkan bahwa munculnya krisis ekonomi dan masalah keuangan Turki tidak ada hubungannya dengan membangun hubungan dengan pihak-pihak seperti rezim Zionis.
Tak diragukan lagi bahwa selama Turki menduduki Suriah dan Irak, situasi ekonomi dan keuangan negara itu akan berlanjut dengan cara yang sama, dan tidak mungkin ada perbaikan dalam hal ini. Terlebih lagi, dengan sikap kontradiktif dari para pejabat Ankara, kecil kemungkinan rakyat Palestina juga akan berharap dari pendukung seperti itu. (RA)
