Oleh: Andi Moetyara Dwi Agustriana Batara, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
JurnalPost.com – Dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan negara, setiap negara tentunya memerlukan strategi dan penanganan khusus terkait pelatihan, perawatan, maupun pembentukan dari kegiatan militer tersebut. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah, dengan menyesuaikan keperluan serta kebutuhan dari pembelanjaan militer. North Atlantic Treaty Organization atau NATO sendiri mendeskripsikan pembelanjaan pertahanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah nasional secara khusus, untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjatanya, Sekutu, maupun Aliansi. Angkatan bersenjata yang dimaksudkan seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Operasi Khusus, dan lainnya yang berhubungan dengan militer negara tersebut. Pada umumnya, anggaran militer atau bisa disebut dengan Defense Spending merupakan uang yang dikelola ataupun digunakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk penyediaan senjata, peralatan, serta sumber daya manusia untuk kegiatan militernya. Semakin besar pembelanjaan pertahanan yang dilakukan suatu negara, maka semakin baik fasilitas serta kualitas yang disediakan oleh negara untuk pengembangan militernya.
Sebagai salah satu anggota NATO, Inggris memiliki komitmen untuk menyisihkan sebesar 2% dari anggaran PDB setiap tahunnya dengan tujuan untuk dialokasikan pada pembelanjaan pertahanan. Dibandingkan dengan negara anggota NATO lainnya, pada periode 2018/2019 Inggris menempati posisi ketiga untuk pembelanjaan pertahanan yang dilakukannya. Perencanaan pembagian anggaran Pengeluaran Pertahanan terbagi menjadi beberapa kategori seperti dukungan peralatan militer, spesialis peralatan militer, infrastruktur, gudang, peralatan pertahanan dan pendukung, personil sektor jasa, personil sektor warga, dan lainnya yang berhubungan dengan pertahanan dan militer negara. Namun ditahun yang sama, Inggris juga mengalami penurunan yang signifikan terhadap Pengeluaran Pertahanannya.
Penurunan yang terjadi berhubungan langsung dengan terjadinya pandemi Corona Virus Diseases 2019 yang memiliki dampak pada seluruh sektor di setiap negara. Pandemi yang tidak diperkirakan akan terjadi secara serentak hampir diseluruh bagian di dunia merupakan peristiwa yang cukup memberatkan banyak pihak dalam segala sektor, tidak terkecuali dalam sektor pertahanan dan perekonomian. Munculnya Covid-19 menimbulkan penurunan pemasukan negara, yang memicu terjadinya penurunan perekonomian, dan pengubahan pengelolaan anggaran dalam sektor-sektor tertentu yang mana harus menyesuaikan dengan pemasukan negara yang ada. Dengan fakta tersebut, maka tidak mengherankan bahwa rencana pembelanjaan pertahanan Inggris terpengaruh oleh adanya Covid-19.
Pengeluaran yang dilakukan oleh Inggris pada saat Covid menggeser beberapa sektor dan salah satunya adalah pertahanan atau militer. Pergeseran prioritas pengeluaran ini merupakan dampak dari faktor-faktor pendukung terkait tingginya kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah terhadap kesehatan, perekonomian, serta layanan masyarakat, yang mana dari hal tersebut Inggris perlu melakukan penghematan untuk dapat memenuhi seluruh pembiayaan yang ada. Perekonomian suatu negara ketika Covid tentunya mengalami beberapa kesulitan, dan di Inggris sendiri faktor terbesarnya adalah tingkat pengangguran yang meningkat drastis semenjak Covid-19. Pada umumnya, pengangguran akan menghabiskan uang lebih sedikit daripada orang yang bekerja, dan hal tersebut berdampak pada perputaran ekonomi negara, karena apabila tidak ada konsumen, maka produsen dan distributor akan mengalami kerugian dan negara tidak mendapat PDB. Selain itu, adanya tunjangan bagi pengangguran memberikan kesulitan baru bagi pemerintah apabila kuantitasnya melebihi batas yang telah ditetapkan. Selain itu, aliansi juga bisa merasakan dampak penurunan perekonomian dari negara apabila mempengaruhi aliansi tersebut.
Selain dari Covid-19, fertility rate atau tingkat kesuburan merupakan faktor penting lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Inggris dalam berinvestasi dalam pembelanjaan pertahanan (defense spending) dan berkontribusi dalam upaya pembagian beban NATO. Inggris telah mengalami penurunan tingkat kesuburan selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2021, tingkat kesuburan total di Inggris diperkirakan 1,58 anak per wanita, yang berada di bawah tingkat penggantian 2,1 anak per wanita yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil. Tingkat kesuburan yang rendah dapat berimplikasi pada ekonomi dan struktur sosial suatu negara. Ini dapat menyebabkan penyusutan tenaga kerja, populasi yang menua, dan penurunan pendapatan pajak, yang dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembelanjaan pertahanan dan berkontribusi pada upaya pembagian beban NATO.
NATO Burden Sharing atau pembagian beban NATO merupakan sebuah tindakan terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara anggota. Pembagian beban ini merupakan bentuk dari kontribusi nyata dari negara anggota untuk mempertahankan aliansi yang kolektif serta keadilan berkontribusi oleh masing-masing negara. Tindakan ini bertujuan untuk mengatur strategi negara anggota serta perencanaan kekuatan yang dimiliki oleh tiap negara anggota, agar semuanya dapat berjalan secara adil sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Aturan Pembelanjaan Pertahanan yang ada di NATO merupakan salah satu bentuk upayanya dalam tindakan burden sharing. Selain itu adapun burden shifting sebagai teori yang memiliki perspektif pada negara-negara yang bermanuver demi keuntungan, atau dengan kata lain menghindari beban dengan mengalihkannya ke pihak yang lain (Becker, 2018). Eksistensi Inggris dalam NATO dengan penurunan pembelanjaan pertahanannya dapat meningkatkan burden sharing yang bisa memberikan beban kepada pihak negara anggota lainnya dan secara tidak langsung menjadi pemindahan beban untuk negara lain agar dapat memenuhi target capaian anggaran aliansi.
Dalam hal ini, tingkat pengangguran suatu negara dan burden shifting memiliki hubungan yang cukup penting dalam implikasi keamanan transatlantik, terlebih dalam penerapan ketika terjadi guncangan ekonomi ketika Covid-19 menyerang. Dapat kita lihat dengan menurunnya statistik PDB Inggris dalam tahun menahun yang menurun, makin turun juga pengeluaran pertahanan Inggris sebagai salah satu kewajibannya sebagai aliansi NATO.
Semakin tinggi tingkat perlawanan negara terhadap pengangguran, maka semakin kecil bagi negara aliansi mereka untuk berada dalam posisi berbagi beban strategis untuk pencegahan tantangan yang berkembang di masa mendatang. Implikasi dari perkembangan ini sangat signifikan. Pengeluaran pertahanan Inggris yang berkurang dapat memberikan tekanan tambahan pada sekutu NATO lainnya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka dan memikul beban yang lebih besar dalam menjaga keamanan kolektif. Selain itu, tingkat pengangguran yang meningkat menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut, yang mungkin telah mempengaruhi keputusan untuk mengalihkan dana dari pertahanan ke bidang lain, seperti penciptaan lapangan kerja dan program sosial.
Penting bagi Inggris untuk secara hati-hati menyeimbangkan prioritas ekonomi dan keamanannya. Sementara mengatasi tantangan domestik sangat penting, mempertahankan postur pertahanan yang kuat dan memenuhi komitmennya pada NATO sama pentingnya untuk keamanan nasional dan posisi internasional negara tersebut. Upaya kolaboratif dan komitmen bersama untuk berbagi beban di dalam NATO akan sangat penting untuk memastikan pertahanan dan keamanan kolektif negara-negara anggota dalam lanskap global yang selalu berubah.
References
Barrie, D., Childs, N., & McGerty, F. (2020, April 1). Defence spending and plans: will the Covid-19 pandemic take its toll? | Free IISS analysis. IISS. https://www.iiss.org/online-analysis//military-balance/2020/04/defence-spending-coronavirus
Becker, J. (2018). Burden Sharing, Burden Shifting, and Strategy in the Nordic States. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3165979
Becker, J. (2021). Rusty guns and buttery soldiers: unemployment and the domestic origins of defense spending. European Political Science Review, 13(3), 307–330. https://doi.org/10.1017/s1755773921000102
Cambridge Dictionary. (2020). defense spending. https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/defense-spending
Cordesman, A. H. (2022, September 21). NATO “Burden Sharing”: The Need for Strategy and Force Plans, Not Meaningless Percentage Goals. The Center for Strategic and International Studies (CSIS). https://www.csis.org/analysis/nato-burden-sharing-need-strategy-and-force-plans-not-meaningless-percentage-goals
Kirk-Wade, E. & House of Commons Library. (2023, April 20). UK defence expenditure [Press release]. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8175/CBP-8175.pdf
Ministry of Defence. (2019). UK Defence in Numbers: 2019 [Press release]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/919361/20200227_CH_UK_Defence_in_Numbers_2019.pdf
North Atlantic Treaty Organization. (2022, June 27). Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2022) [Press release].
TRADING ECONOMICS. (n.d.). United Kingdom Unemployment Rate – April 2023 Data – 1971-2022 Historical. https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
Unemployment Insurance in Great Britain. (n.d.). CQ Researcher by CQ Press. https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1931090900
The post Menelisik Fenomen Burden Shifting Inggris di NATO appeared first on JurnalPost.