Jakarta –
Meskipun masih lebih dari satu tahun menjelang dibukanya pendaftaran kandidat Pilpres 2024, tanda-tanda koalisi sudah tampak. Golkar, PAN, dan PPP sudah lebih awal mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara, PKB dan Gerindra juga sudah resmi bersepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Di luar yang sudah membentuk koalisi, beberapa partai belum menentukan sikap resmi. PDI-Perjuangan yang dapat mencalonkan tanpa berkoalisi belum menunjukkan arah politik. Partai pemenang Pemilu 2019 tersebut tampak masih sibuk dengan dinamika internal. Sementara, PKS, Demokrat, dan Nasdem belum menunjukkan perayaan festival kebersamaan.
Keakraban PKS, Demokrat, dan Nasdem yang sudah semakin jelas tentu sangat sulit ditutupi, namun deklarasi resmi belum juga terucap. Bahkan, media sudah menamai interkoneksi ketiga partai ini dengan beberapa istilah, seperti “Poros Gondangdia” dan “Koalisi Perubahan”.
Ditambah lagi, sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden yang punya elektabiltas mentereng sudah sangat identik dengan gerbong ini. Apa yang masih ditunggu koalisi ini untuk meresmikan kebersamaan? Waktu pun terus berlalu.
Mengumumkan koalisi resmi lebih awal dapat mendatangkan beberapa keuntungan menarik. Pertama, partai-partai pendukung dapat memanfaatkan secara optimal efek ekor jas dari sosok Anies Baswedan. Semakin cepat kristalisasi ini terjadi, potensi kenaikan suara partai-partai koalisi akan semakin besar. Apalagi, Gubernur Anies adalah sosok yang dapat dimiliki oleh semua parpol koalisi, tidak terikat dengan satu partai tertentu.
Kampanye Gubernur Anies yang nanti semakin intensif bersama bakal partai pengusungnya setelah menyelesaikan tugas di Jakarta juga akan semakin cepat menaikkan elektabilitasnya. Momentum tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggerek popularitas caleg dan memanaskan mesin politik partai pengusung. Sementara, partai lainnya masih sibuk dengan timbang-menimbang.
Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun ini, Anies akan memiliki keleluasaan untuk berkampanye sebagai calon presiden. Tentunya, kesempatan ini merupakan keuntungan di tengah kandidat capres lain yang masih terikat pada jabatan-jabatan publik tertentu.
Kedua, deklarasi koalisi ini lebih cepat akan memberikan kejelasan untuk bakal calon legislatif (bacaleg) di lapangan untuk bekerja lebih awal terkait dengan tema, wacana, dan figur nasional yang akan mereka kedepankan. Lebih cepat koalisi ini digaungkan, lebih banyak waktu memperkuat identifikasi ketokohan dan narasi yang diusung dengan diri calon anggota legislatif.
Ketiga, semua partai mau ikut dalam kompetisi calon presiden. Dengan semakin banyak partai yang sudah mendeklarasikan koalisinya, ruang gerak untuk membangun kerja sama juga semakin sempit. Sementara, ikut masuk belakangan dengan koalisi yang sudah terbentuk, meski dimungkinkan, akan membuat partai seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat minim posisi tawar. Membentuk poros sendiri tentu lebih menguntungkan.
Keempat, segera mengumumkan koalisi memberikan kepastian bagi partai anggota koalisi untuk ikut pilpres. Godaan dan tekanan dari luar untuk menggagalkan koalisi ini tampaknya tidak terhindari. Ketika partai-partai sudah mantap, deklarasi formal dan nota kesepahaman bisa menjadi pengikat yang legitimate. Kesepahaman tersebut bakal memunculkan tekanan psikologis partai untuk saling menjaga koalisi.
Kelima, percepatan pengumuman koalisi juga akan memperkuat keselarasan mesin partai, terutama mengoptimalkan kontribusi para bacaleg partai politik untuk pemenangan pilpres. Tokoh-tokoh partai yang memiliki pendukung kuat di akar rumput akan semakin memiliki waktu yang panjang membangun kekuatan pemenangan pemilu presiden.
Keenam, kepastian mitra politik memungkinkan partai-partai pengusung membicarakan poin-poin kerjasama dengan leluasa. Ibarat sebuah pernikahan, orang yang sudah menikah bisa saling terbuka dan bicara apa adanya satu sama lain. Keterbukaan ini tentu penting dalam kerjasama politik, terutama dalam mendiskusikan isu-isu pembagian kekuasaan.
Deklarasi formal lebih awal memberikan waktu yang relatif lebih panjang bagi para anggota koalisi untuk mendiskusikan agenda-agenda bersama secara lebih detil. Sampai tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, soliditas pemenangan dari setiap anggota koalisi akan terbentuk.
Narasi kampanye dari ketiga partai ini juga akan semakin selaras. Jika terbentuk, koalisi yang akan dibentuk oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat ini merupakan satu-satunya yang menggabungkan partai pendukung Jokowi dan luar pemerintahan Jokowi. Di satu sisi, ketiga partai ini butuh penyelarasan ekstra. Di sisi yang lain, isu-isu polarisasi pro dan antipemerintah dapat diredam lebih awal.
Kedelapan, deklarasi formal mitra koalisi ini juga bisa memberikan kepastian bagi konstituen. Simpatisan dan loyalis partai di akar rumput dapat mengetahui dengan siapa partainya akan bekerja sama. Relawan-relawan partai di tingkat akar rumput pun bisa mulai merancang strategi dan komunikasi dengan partai mitra koalisi.
Kesembilan, deklarasi formal bisa menciptakan audience cost bagi para elite untuk commit pada koalisi. Mundur setelah mengumumkan koalisi tentu membuat elite-elite dari partai ini tidak dipercaya publik. Risiko elektoral pun berpotensi mereka dapatkan, terutama dari pendukung capres yang kecewa. Ini tentunya dapat menjadi ikatan yang sulit dilepas.
Akhir kata, partai-partai koalisi perubahan harus menyadari bahwa semakin cepat koalisi ini terbentuk, maka ada potensi yang amat sangat besar untuk disambut publik yang selama ini berharap adanya perubahan. Maka, waktu yang tersedia untuk memperbesar gelombang ini lebih panjang. Dalam politik, musuh terbesar bukanlah lawan kompetisi, melainkan yang jauh lebih mematikan adalah waktu.
Afrimadona Direktur Eksekutif Populi Center, pengajar di Jurusan Politik dan Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
(mmu/mmu)
