Oleh: Nadya Putri Rahmanto|2010721028|Sastra Indonesia|FIB|Universitas Andalas
JurnalPost.com – Dalam kehidupan manusia tentu saja memerlukan seorang pemimpin. Tidak hanya pada jangkauan besar seperti kenegaraan saja, melainkan dala jangkauan kecil seperti keluarga tentu juga harus memiliki seorang pemimpin. Di dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari kepemimpinan dan jabatan. Di dalam sistem pemerintahan kita telah banyak menjumpai bentuk-bentuk pimpinan yang bertindak sewenang-wenang. Terlepas dari hal tersebut masih banyak pemimpin yang bersikap adil terhadap rakyatnya.
Cara bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugasnya dapat kita lihat dari bagaimana ia mendapatkan jabatannya tersebut. Bagaimana tidak, dengan menjadi seorang pemimpin, memudahkannya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia, menyombongkan diri di hadapan mereka, memerintah dan menguasai, kekayaan, kemewahan serta kemegahan. Wajar jika untuk mewujudkan ambisinya ini, banyak elit politik atau calon pemimpin di bidang lainnya, tidak segan-segan melakukan politik uang dengan membeli suara masyarakat pemilih. Atau sekedar uang tutup mulut untuk meminimalisir komentar miring saat berlangsungnya masa pencalonan atau kampanye, dan sebagainya.
Jabatan sendiri memiliki makna yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Dari devinisinya saja kita dapat mengetahui bagaimana seorang pemimpin seharusnya. Dalam mendapatkan sebuah jabatan hendaknya seseorang tersebut melakukannya dengan cara yang baik. Agar apa yang ia lakukan kelak setelah menjadi pemimpin juga berbuah baik. Contohnya saja jika seorang pemimpin mendapatkan jabatannya karena ia meminta kepada orang yang berkuasa saat itu, maka tidak terlihat bagaimana kualitas dan kemampuan seseorang tersebut untuk menjadi seorang pemimpin.
Dapat diambil contoh dari salah satu naskah lama yang ada di Indonesia yaitu “Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)” sepucuk surat ini ditulis oleh tiga petinggi Kesultanan Cirebon kepada Thomas Stamford Raffles pada tanggal 25 Syaban 1226 H (11 September 1811 M). Naskah tersebut merupakan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 3584, Folio 683. Melalui surat itu, pada intinya, mereka meminta jabatan kepada Raffles. Sebagai “orang lama” di Kesultanan Cirebon, mereka merasa layak dan memiliki kemampuan untuk menduduki beberapa jabatan tertentu yang mereka ajukan kepada Raffles.
Para penulis surat hanya memanfaatkan situasi karena menyadari bahwa tak lama lagi kekuasaan atas tanah Jawa akan berpindah tangan. Pada teks ini dijelaskan Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, dan Imam Kadi memiliki alasan yang cukup kuat untuk menyebut diri mereka sebagai “orang lama” di Kesultanan Cirebon. Sebab, eksistensi mereka di kesultanan dapat ditelusuri setidaknya hingga ke awal masa pemerintahan Sultan Sepuh VII Cirebon, tepatnya tahun 1793 maka dari itu mereka merasa layak dan memiliki kemampuan untuk menduduki beberapa jabatan tertentu yang mereka ajukan kepada Raffles.
Pangeran itu melakukan berbagai upaya agar jabatan yang mereka inginkan bisa dikabulkan salah satunya memberikan informasi penting, terutama terkait dengan wilayah tugas Pétor Cirebon Matthijs Waterloo. Selain pusat Kesultanan Cirebon (Sulthans-landen), Waterloo juga ditugaskan untuk mengelola tujuh daerah lain, meski berada di wilayah administratif yang berbeda-beda.
Dengan demikian, wilayah tugas Pétor Cirebon tidak mengikuti wilayah administratif yang dibentuk pada masa pemerintahan Daendels.
Inti dari surat tersebut adalah para pangeran tersebut ingin mendapatkan jabatan. Merekapun meminta kepada pemimpin didaerah mereka pada saat itu. Meskipun demikian, para penulis surat sepertinya tidak tahu (atau setidaknya belum menerima informasi) bahwa jabatan Raffles berbeda dengan para pendahulunya dari Negeri Belanda. Buktinya, di dalam surat, Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan menyebutnya sebagai “Gubernur Jenderal”. Padahal, jabatan Raffles adalah Letnan Gubernur Jawa dan Wilayah-wilayah taklukannya.
Dari contoh kasus diatas dapat kita lihat sejak zaman dahulu berbagai cara orang lakukan untuk mendapatkan sebuah jabatan. Bahkan belum memiliki modal pun seseorang dengan mudah dan berani meminta jabatan. Tapi apakah kalian tahu bahwa meminta jabatan adalah hal yang salah?.
Dalam pandangan hadis Nabi saw meminta jabatan terlebih berambisi menjadi seorang pemimpin adalah dilarang. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi rakyat Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, sebab terjadi pertentangan antara norma hukum negara dan norma agama.
Al-Qur’an telah memberikan gambaran bagaimana mendapatkan sebuah jabatan diantaranya sebagai berikut :
1. Mengajukan ke penguasa atau pemerintahan, ini berdasarkan kisah Yusuf AS yang mengajukan diri sebagai bendaharawan setelah diberikan keduduk n oleh raja mesir.
2. Nasab atau keturunan, mendapatkan jabatan melalui nasab t u keturun n ini berd s rk n kisah firaun.
3. Pengangkatan dari Allah Swt, ini berdasarkan kisah Talut yang dipilih Allah Swt untuk menjadi raja karena ilmu dan fisiknya.
4. Berdo’a kepada Allah Swt, ini didasarkan pada kisah Ibrahim As berdo’a memohon kepada Allah agar diberikan keturunan menjadi pemimpin.
Dapat kita simpulkan bahwasannya dalam mendapatkan jabatan hendaknya dapatkanlah dengan cara yang baik. Hal tersebut dilakukan agar ketika sudah mendapatkan jabatan tersebut dapat dijalani dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang baik juga. Serta masyarakat yang dipimpin juga mempercayai pemimpinnya bukan malah menyalahkan pemimpinnya jika ada sebuah kesalahan. Mendapatkan jabatan bukanlah suatau hal yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Karena MEMINTA JABATAN TIDAK SEPERTI MEMINTA PERMEN KEPADA ANAK KECIL
The post Meminta Jabatan Tidak Seperti Meminta Permen Dari Anak Kecil, Dari Sepucuk Surat Untuk Rafles appeared first on JurnalPost.