Jakarta –
Penyediaan makan siang gratis untuk siswa di sekolah adalah salah satu program unggulan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Program ini secara resmi masuk dalam dokumen visi-misi kala pasangan Prabowo-Gibran mendaftarkan diri ke KPU (25/10) untuk menjawab persoalan paradoks bahwa Indonesia adalah negara agraris dan maritim yang kaya akan potensi nutrisi pangan namun faktanya menderita angka gizi buruk yang tinggi.
Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia 2022 terdapat 17,7 juta orang atau setara 6,5 persen dari populasi Indonesia mengalami kekurangan gizi. Penyebab utamanya nutrisi dan makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan energi harian untuk hidup sehat. Persoalan tingginya angka kekurangan gizi ini tentu berdampak sistemik pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional yang basis indikatornya adalah harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
IPM Indonesia menempati urutan ke-114 secara global yaitu 72,91 pada 2022. Sialnya jika dikluster kembali ke tingkatan provinsi, kita akan menemukan data ketimpangan IPM antara wilayah provinsi di Pulau Jawa terhadap wilayah Indonesia Timur khususnya Papua. IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,65 sementara IPM terendah nasional berada di Provinsi Papua yakni 61,39.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai negara kepulauan, persoalan pangan menjadi isu strategis bukan hanya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi serta peningkatan IPM namun juga menghindarkan Indonesia dari krisis multi-dimensi, gejolak sosial dan persoalan politik yang mengganggu stabilitas nasional. Artinya pemenuhan pangan dan gizi merupakan basis utama pertahanan nasional sebagai perekat persatuan bangsa yang didukung oleh ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan stabilitas pangan.
Apalagi posisi geopolitik Indonesia dengan teritorial kewilayahan, perbatasan, keragaman, dan sumber daya alamnya yang strategis semakin menguatkan mitigasi utama menjaga kedaulatan nasional adalah penyelesaian masalah pangan untuk menghindarkan diri dari disintegrasi nasional.
Bukan Eksperimen Baru
Program makan siang gratis bagi siswa yang ditawarkan Prabowo-Gibran sejatinya bukan eksperimen baru karena telah banyak diimplementasikan di negara-negara yang menganut welfare state (negara kesejahteraan). Pun praktik makan siang gratis telah lama diimplementasikan oleh negara-negara Nordik, seperti Finlandia, Swedia, dan Estonia.
Finlandia adalah penggagas utama sebagai negara pertama yang memberikan makan siang gratis untuk siswa di sekolah yang telah dimulai sejak 1948. Konsepnya pemerintah pusat memberikan delegasi kewenangan kepada pemerintah kota untuk menyediakan makan siang gratis bagi siswa untuk tujuan membangun pendidikan yang berkualitas.
Sementara, Swedia mengimplementasikan program makan siang gratis bagi siswa kala undang-undang pendidikan disahkan pada 1997. Program ini diberikan untuk siswa di sekolah yang berusia 6 sampai 15 tahun. Program ini terus mendapatkan pembaharuan; pada 2011 fokus pemberian makan siang gratis lebih menekankan kualitas gizi yang diberikan, seperti; susu, sop, kentang, dan salad sayur.
Lalu, di Estonia program makan siang gratis diberikan kepada anak-anak usia dini sejak memasuki taman kanak-kanak (TK). Bahkan, kebijakan makan siang gratis bagi siswa disertai dengan pemberian buku gratis, transportasi gratis, dan uang sekolah gratis untuk menunjang pendidikan siswa agar lebih berkualitas.
Tentu pemberian makan siang gratis bagi siswa ini bukan sebuah program kosong; terbukti berdampak positif bagi kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di negara-negara Nordik di atas. Kita bisa melihat berdasarkan data dari New Jersey Minority Educational Development (NJ MED) 2023 yang menyebutkan Finlandia, Swedia, dan Estonia merupakan negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.
Para siswa yang belajar di sekolah tidak lagi terbebani oleh persoalan domestik dan persoalan ekonomi keluarga namun lebih fokus pada pengembangan kualitas individu untuk unggul dan mampu berpikir kritis. Selanjutnya pemberian makan siang gratis kepada siswa juga diimplementasikan tidak hanya di negara-negara Nordik; belakangan Amerika Serikat, India, dan Inggris juga mengimplementasikan program serupa untuk tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warganya.
Negara Kesejahteraan
Secara konstitusional Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 didesain oleh para pendiri negara) sebagai negara kesejahteraan. Konstitusi yang mengatur negara memiliki kewajiban terhadap kesehatan (Pasal 28), pendidikan (Pasal 32), pengelolaan sumber daya alam (Pasal 33), dan penanganan kemiskinan (Pasal 33). Pun telah banyak pula kebijakan pemerintah yang bersumber pada paradigma negara kesejahteraan diimplementasikan di Indonesia, misalnya sekolah gratis di sekolah negeri dari tingkatan SD sampai SMA, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Program-program tersebut telah terbukti mampu menjadi jangkar sosial dalam pelbagai persoalan kesejahteraan di Indonesia. Utamanya dalam menurunkan angka Indeks Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta peningkatan kualitas dan harapan hidup masyarakat dalam beberapa dekade terakhir.
Namun jika kita melihat data-data statistik terkait kesejahteraan, dibutuhkan semacam upaya percepatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya menuju 2035, kala bonus demografi telah mencapai puncak. Tentu program makan siang gratis bagi siswa dengan makanan-makanan bergizi dan pemberian susu gratis merupakan salah satu upaya percepatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan program pemberian makan siang gratis bagi siswa tentu tidak mudah karena membutuhkan anggaran yang besar setiap tahunnya. Tetapi dengan kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah ruah tentu tidak jadi penghalang bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara.
Utamanya dalam kebijakan hilirisasi dan industrialisasi yang diharapkan mampu menambah neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan. Hasil-hasil tambang di Indonesia tidak lagi dikirim keluar negeri, tapi mampu dikelola di dalam negeri yang diharapkan keuntungan ekonominya mampu menopang program pembangunan sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, pada upaya mewujudkan program makan siang gratis bagi siswa ini juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengefektifkan setiap sumber-sumber pendapatan negara, baik fiskal dan non-fiskal.
Pemerintahan periode mendatang, apabila Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pembangunan akan berjalan pada dua rel pada waktu bersamaan yaitu pembangunan infrastruktur (Ibu Kota Negara) dan pembangunan sumber daya manusia melalui program makan siang gratis bagi siswa di sekolah yang tujuannya tentu membangun manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Sugiat Santoso Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Provinsi Sumatera Utara
(mmu/mmu)