Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pemiskinan merupakan hal yang paling menakutkan bagi para koruptor. “Sementara ini kita masih menunggu disahkannya undang-undang perampasan aset hasil pidana,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).
Baca juga: Gemasnya Jokowi Saat RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dituntaskan DPR
Menurut Ali, sejauh ini KPK telah menyita berbagai aset para koruptor. Salah satu di antaranya dengan menetapkan para koruptor sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Ali, sepanjang semester pertama 2023, KPK telah menyetorkan uang Rp 154 miliar ke negara yang berasal dari sitaan dan rampasan hasil korupsi.
Juru Bicara berlatar belakang jaksa tersebut memastikan, semua kasus korupsi yang ditangani KPK akan mengarah pada TPPU. “Akan selalu dicari dan kemudian dikumpulkan alat buktinya terkait dengan tindak pidana pencucian uang,” tutur Ali. headtopics.com
Sebelumnya, keberadaan disorot dan dipandang penting untuk segera disahkan.
Baca lebih lajut:
Kompas.com »
Polri tangkap 13 tersangka kasus narkoba jaringan internasional – ANTARA News
ANTARA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipnarkoba) Bareskrim Polri menangkap total 13 tersangka kasus peredaran narkoba jaringan internasional, Jumat … Baca lebih lajut >>
KPK Menanti Disahkannya RUU Perampasan AsetKPK kini masih menanti disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU). – Halaman 1
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Pimpinan DPR: Tak Mudah Satukan 9 FraksiWakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyampaikan alasan mengapa hingga saat ini belum dibacakan di rapat paripurna. Sebab, mekanisme yang dilalui sangat panjang.
Politik kemarin, RUU Perampasan Aset hingga kontrak radar CGIBeragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber …
Gemasnya Jokowi Saat RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dituntaskan DPRJokowi gemas saat ditanya soal RUU Perampasan Aset yang terkesan mandek di DPR. Ia tegaskan kerap kali mendorong agar RUU itu segera diundangkan
Sebelum Ditahan, KPK Ingin Usut Tuntas Aset Eks Kepala Cukai Makassar Andhi PramonoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
DPR Usul KPK Melibatkan PPATK Usut Kasus Pungli di RutanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Sumber:
