Jakarta, JurnalPost.com – Direktur Reformasi Hukum Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang juga Sekretaris Jenderal GANJAR UI, Christopher Sastyaviando Lebe, menyayangkan adanya kekerasan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 yang lalu.
Menurut Christopher, kekerasan tersebut merupakan indikasi kemunduran demokrasi, terlebih kejadian terjadi di tengah masa pemilihan umum dan bersamaan dengan meningkatnya isu mengenai ketidaknetralan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum.
“Kami berharap ada penyidikan menyeluruh atas kasus ini, karena tidak hanya sekadar penganiayaan, tetapi ada kemungkinan unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalamnya. Setiap oknum yang terlibat harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses-prosesnya harus transparan, diinformasikan kepada rakyat,” jelas Christopher.
Christopher berharap kasus serupa tidak akan terjadi lagi ke depannya, karena pelaksanaan pemilihan umum ini sangat sensitif di masyarakat dan memiliki potensi untuk menimbulkan konflik. “Kita semua harus menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang damai dan kondusif untuk kemenangan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Christopher juga menambahkan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu fokus utama pasangan Ganjar-Mahfud. “Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melakukan penguatan kelembagaan HAM, pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D/I dan korporasi, serta penguatan perlindungan terhadap pembela HAM melalui pengaturan dalam undang-undang jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden nanti,” tutup Christopher.
Sebelumnya, pada hari Minggu, 31 Desember 2023, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menjenguk 2 (dua) relawan yang sedang dirawat di RSUD Pandan Arang akibat menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
The post Kekerasan di Boyolali Indikasi Kemunduran Demokrasi appeared first on JurnalPost.