Jakarta, Berita – Angka stunting Indonesia saat ini 24,4%. Presiden Joko Widodo (jokowi) menargetkan angka stunting tahun dapat menurun 3%.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan 12 provinsi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN PASTI) 3% tahun ini serta mencapai target angka stunting menurun hingga angka 14% pada 2024 mendatang.
Adapun 12 provinsi prioritas terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi jumlah balita stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8%, Sulawesi Barat 33,8%, Aceh, 33,2%, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,0%, Kalimantan Barat 29,8% dan Sulawesi Tengah 29,7%.
Kemudian ditambah 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara. Pasalnya, 51,2% balita stunting tinggal di daerah tersebut.
“Kebijakan yang diarahkan Bapak Presiden supaya kita fokus pada provinsi yang tinggi dan fokus pada provinsi dengan penduduk yang angka absolutnya besar, sehingga kami di dalam menyasar minimal 7 provinsi angka stunting tinggi dan kemudian ditambah 5 provinsi yang penduduknya tinggi. Ke depan minimal ada 12 provinsi prioritas,” ujar Hasto pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Hasto menuturkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia sejauh ini telah menyusun strategi nasional akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.
Dikatakan Hasto, dalam strategi nasional (stranas), ada 5 pilar menjadi patokan percepatan penanganan stunting dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mencapai penurunan stunting 14% pada tahun 2024.
Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di K/L, pemerintah daerah (pemda) provinsi, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di K/L, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
Kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
Dikatakan Hasto, adanya stranas, pihaknya dapat memetakan terkait dengan pendataan keluarga risiko tinggi stunting. Dalam hal ini, kata Hasto, BKKBN sudah menyelesaikan pendataan keluarga pada April-Juni 2021 lalu.
“Atas dukungan anggaran dari Komisi IX, kami sudah selesai melakukan pendataan dan mempunyai data tersebut,” ucapnya.
Selain data, Hasto menuturkan, pihaknya juga menyusun stranas pendekatan keluarga berupa pendamping keluarga yang berisiko stunting, pendamping sebelum nikah hingga hamil dan melahirkan, surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
Hasto juga menuturkan, peran BKKBN memfokuskan pada keluarga mulai dari memastikan bantuan dari K/L sampai pada sasaran dengan baik. “Inilah bentuk konvergensi di lapangan membutuhkan dukungan kementerian/lembaga terkait,” pungkasnya.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
