Jakarta –
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut, di tengah tren COVID-19 terus melandai. Merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur soal memakai masker dianggap kurang sehat, Presiden Joko Widodo mengaku setuju.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi, kalau tadi Pak Gubernur Kaltim menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, nggak salah, Pak Gub, nggak salah, karena PPKM memang sudah dicabut,” kata Jokowi, Kamis (23/2/2023).
“Jadi apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan kalau ada yang pakai masker juga diperbolehkan, demi kesehatan,” kata Jokowi.
Pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menyayangkan komunikasi risiko pemerintah. Meski PPKM dicabut, ancaman infeksi COVID-19 yang berpotensi meningkatkan kemungkinan long COVID-19 relatif tinggi.
Penggunaan masker tetap diperlukan terlebih saat bertemu dengan banyak kelompok rawan yakni lansia, ibu hamil, hingga orang dengan riwayat penyakit penyerta. Tentu, bermasker tidak lantas diartikan sebagai orang sakit, melainkan menjadi pencegahan dini saat ada risiko infeksi tanpa gejala.
“Jadi adanya pencabutan PPKM ini harus dibarengi dengan strategi komunikasi risiko yang baik, setidaknya memadai, ya ini yang masih PR di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau itu tidak dilakukan, dampak infeksi berulang termasuk masa, dikaitkan dengan long COVID semakin serius, kerusakan organ paru tiga kali lebih meningkat, belum di otak, belum di jantung, ini yang membuat masyarakat kita sakit-sakitan,” sambung dia.
“Kita keluar dari status pandemi keluar dari kedaruratan tapi menghadapi ancaman berikutnya yaitu tsunami Long COVID. Nah ini yang harus dicegah jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru,” pungkasnya.
