Jakarta, Berita– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial (KY) memperkuat fungsi pengawasan eksternal yang independen sehingga kekuasaan kehakiman merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan.
“Peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyeimbang, Komisi Yudisial harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri secara daring penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Hadir di Istana Negara Bersama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, Presiden mengingatkan agar Komisi Yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin demi kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga.
Saat ini, lanjutnya, dibutuhkan langkah-langkah progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim tata usaha negara (TUN) untuk perkara pajak yang krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara.
Disebutkan, Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi.
“Saya mengapresiasi terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, khususnya dalam mencari solusi manakala terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA) adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara, agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan. “Keberhasilan Komisi Yudisial meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: Investor Daily
