HIPAKAD Dukung Panglima TNI yang Kini Ganti Istilah KKB Jadi OPM

Jakarta –

Ketua Himpunan Putra-putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Haryara Tambunan menegaskan dukungannya soal penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Haryara menyebut istilah itu lebih tepat karena sudah memakan banyak korban.

“Tentu apa yang dilakukan oleh KKB ini sudah banyak melewati batas kemanusiaan serta banyak nyawa yang sudah melayang akibat ulah-ulah mereka. Oleh karena itu penyebutan OPM oleh Panglima TNI saya rasa sudah tepat,” ujar Haryara kepada wartawan, Sabtu (14/4/2024).

Haryara yang juga ketua IKAFEB UKI mengaku juga siap bekerja sama dengan TNI-Polri untuk memberikan ide, masukan dan gagasan agar ekonomi masyarakat Papua maju. Karena selama, katanya, dinilai banyak ketimpangan.

“Tentu saja kita siap apapun bentuknya jika diajak oleh TNI-Polri untuk memajukan perekonomian masyarakat papua baik itu berupa ide, gagasan ataupun saran serta sinergitas lainnya” tambahnya.

Penyebutan OPM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024. Yakni dengan alasan kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.

Untuk diketahui, TNI kembali menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah kelompok separatis teroris (KST), sementara Polri menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Perihal pergantian sebutan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah angkat bicara. Dia mengatakan kelompok bersenjata itu menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan bagian dari OPM.

“Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM,” ucap Agus dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Agus pun menekankan TNI akan menindak tegas OPM. “Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara!” tegasnya.

Agus menyebutkan keberadaan TNI di Papua merupakan operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, tiap wilayah punya karakter kerawanan dan TNI memiliki metode penyelesaian yang disesuaikan.

“Namanya operasi itu, dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial, intelijen, tempur. Bagaimana indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut, itu beda-beda. Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah,” tutur dia.

(azh/azh)