Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku membutuhkan waktu memikirkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 yang diterbitkan Gubernur Basuki Thahaja Purnama alias Ahok. Seperti diketahui, Pergub itu mengatur soal penggusuran.
“Perlu waktu mana yang memang harus dikuatkan di dalam aturan yang sudah ada di Pergub ini,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022). Heru Budi ditanyai perihal kelanjutan proses pencabutan Pergub Penggusuran erah Ahok.
Heru menyampaikan evaluasi Pergub Penggusuran masih berproses. Prinsipnya, keputusan yang diambil mesti yang terbaik bagi seluruh pihak.
“Masih memikirkan yang terbaik untuk semua,” jawabnya.
Sebagaimana diketahui, Peraturan Gubernur 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Pergub Penggusuran Era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikembalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Pemprov DKI. Kemendagri meminta DKI terlebih dahulu mengeluarkan pergub baru agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Permohonan pencabutan Pergub penggusuran era Ahok itu sebelumnya diajukan oleh Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI. Pada Agustus lalu, Anies mengatakan Pemprov tengah menyiapkan pergub untuk mencabut pencabutan pergub lama.
Namun pihaknya menunggu persetujuan dari Kemendagri. Barulah setelah itu nomor pergub diterbitkan.
“Kalau sekarang membuat pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi kita sudah menyiapkan pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan kementerian dalam negeri, nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan,” jelas Anies kala itu.
(taa/dwia)
