Berita ini telah tayang pertama kali di JurnalPost dengan judul Film Dirty Vote dan Harapan Lahirnya Pemimpin Terbaik di Pemilu 2024
Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas)
JurnalPost.com – Ada dua standard film yang bagus dan menarik yaitu pertama, film itu ditonton oleh banyak orang dan kedua, film tersebut dapat menginspirasi dan menggerakkan penontonnya. Film Dirty Vote dengan kedua standard tersebut dapat dikatakan film yang bagus dan menarik.
Film Dirty Vote yang rilis kemarin, Minggu 11 Februari 2024, disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan dibintangi oleh tiga pakar hukum yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar dari UGM, Bivitri Susanti, L. LM dari STH Indonesia Jentera dan Feri Amsari, L. LM dari Universitas Andalas.
Per hari ini yaitu 12 Februari 2024, Dirty Vote kini telah ditonton lebih dari 5 juta penonton di Channel resminya di sini
Film ini juga dapat disaksikan di Channel PSHK Indonesia Dirty Vote (Full Movie) (youtube.com) yang juga telah ditonton hingga lebih dari 4 juta penonton. Animo masyarakat sangat tinggi menonton film dokumenter bergenre politik ini di hari tenang menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Apa sesungguhnya yang mengerakkan orang-orang untuk menonton film ini? Film ini secara global mampu menceritakan kecurangan sistematis dan halus yang telah dilakukan oleh rezim Jokowi melalui politisasi hukum, politisasi aparat dan politisasi Bansos. Ketiga aktor yang merupakan pakar hukum tata negara mampu merefleksikan proses kecurangan ini menuju pencoblosan 14 Februari 2024 yang sarat dengan penkondisian untuk memenangkan kandidat rezim.
Dalam pandangan Allan Nairn (2024), ada upaya untuk memuluskan jalan Prabowo menjadi presiden setelah kepentingan Jokowi bertemu dengan kepentingan Prabowo melalui Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Padahal dalam Pemilu 2019 sebelumnya, Jokowi dan Prabowo berkontestasi dan berlawanan kepentingan.
Yang menarik dari film Dirty Vote ini adalah kekuatan film ini sebenarnya karena mampu menframing akumulasi kesalahan dan lobi elit politik yang tidak wajar menurut ketiga aktor aktivis hukum di sekitar rezim Jokowi, parpol, MK, aparat, KPU dan Bawaslu dst. Tentu, KPU dan Bawaslu tetap bekerja sesuai kapasitas mereka secara professional menyukseskan pemilu, tetapi melihat proses keterlibatan rezim dan aparatnya sejak awal melalui lobi elit dan politisasi hukum yang vulgar seperti disampaikan dalam film Dirty Vote ini, maka tentu sangat potensial berbagai cara politik yang jumlahnya tak terbatas akan terjadi.
Film ini sejatinya peringatan para aktivis dan tentu politis karena menjelang pencoblosan. Jika mencoba melihat intisari dari narasi dalam film Dirty Vote dapat dilihat bahwa film ini memotret penunjukan secara politis 20 PJ Gubernur yang dipilih oleh Presiden, 82 PJ Walikota/Bupati, potensi politisasi suara di Pulau Papua melalui penunjukkan Tito Karnavian yang tidak menghormati MK, pakta integritas Bupati Sorong, pelanggaran deklarasi desa bersatu, penyelewengan dana desa yang dikonversi sebagai alat tukar dukungan politik, tekanan kepada Kepala Desa untuk mendukung salah satu capres, penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) oleh pejabat Negara terutama dilakukan beberapa Menteri Jokowi, Politisasi Bansos menjelang Pemilu dan tidak digunakannya Data Kesejahteraan terpadu Kementerian Sosial untuk penyaluran Bansos.
Intisari pesan lain dalam film ini menyasar aktivitas anggota menteri dalam kabinet Jokowi yang berkampanye tanpa izin cuti, pernyataan ketidaknetralan Presiden dan UU yang mengaturnya, kegagalan Bawaslu mengawasi proses tahapan Pemilu, KPU bermasalah terutama dalam tahapan verifikasi misalnya partai Gelora, lalu politisasi rezim dengan menfasilitasi lahirnya shadowing partai politik (Partai Ummat, Partai PKN, Partai Gelora), pelanggaran etik ketua KPU, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MK yaitu 30% caleg perempuan dan persoalan Caleg Napi, politisasi Mahkamah Konstitusi dalam isu Presidential Treshold 20, pendaftaran Gibran, pelanggaran etik, dan bahkan posisi ketua MKMK yang bentrok kepentingan.
Film ini juga tajam dan secara khusus di akhir menyoroti kematian demokrasi melalui operasi elit di level MK yang berhasil meloloslan Gibran sebagai Cawapres Prabowo dengan mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Alhasil, film ini mampu menyadarkan elemen masyarakat sipil akan adanya operasi elit untuk memenangkan kandidat tertentu yang cenderung menguntung rezim status quo. Upaya penkondisian ini dapat mengurangi aspek jurdil dari pemilu 2024. Mampukah film ini menjadi game changer untuk menghukum elit, memutarbalikkan temuan lembaga survei yang cenderung politis dan masyarakat Indonesia secara pasti memilih kandidat yang relatif bersih dan bukan boneka dari rezim status quo? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi, kita berdoa semoga Allah memberikan pemimpin terbaik untuk negeri ini. Amin Ya Rabbal Alamin.
The post Film Dirty Vote dan Harapan Lahirnya Pemimpin Terbaik di Pemilu 2024 appeared first on JurnalPost.
