Jakarta –
Politikus NasDem Zulfan Lindan mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) 20 persen dihapus. Menurutnya adanya PT 20 persen akan menghambat lahirnya pemimpin yang demokratis.
“Saya itu paling setuju dengan apa kata Bang Rizal (Rizal Ramli, red) dan pendapatnya Adi (pengamat politik Adi Prayitno, red) bahwa kita sudah akhirilah 20 persen threshold ini,” kata Zulfan, Rabu (3/8/2022).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dan Total Politik bertema ‘Dilema Jokowi, Antara Politik Relawan dan Politik Partai’ yang tayang di detikcom.
Zulfan berharap aturan PT 20 persen itu tidak ada lagi pada. Dia menilai adanya ambang batas pencapresan itu menghambat lahirnya pemimpin harapan rakyat.
“Saya sebagai kader NasDem menuntut supaya tak ada lagi threshold 20 persen ini. Ini menghambat lahirnya pemimpin yang lebih demokratis yang memang menjadi harapan rakyat, bukan pemimpin jadi bongsai,” katanya.
Ambang batas pencapresan itu, menutur Zulfan, tidak harus 0 persen. Namun, kata dia, disesuaikan dengan perolehan kursi partai di parlemen.
“Jadi kalau katakanlah tidak 0 persen, paling tidak semua partai yang lolos di parlemen, DPR RI itu bisa mencalonkan calon presiden, agak longgar sedikit tu. Periode selanjutnya 5 tahun ke depan ditiadakan itu angka threshold itu, 0 persen misalnya,” tutur dia.
Sebelumnya, dalam forum yang sama, Rizal Ramli juga meminta agar Jokowi mengumumkan presidential threshold 0 persen. Dia menyebut presidential threshold sebagai permainan oligarki.
“Mas Jokowi umumkan bahwa sebagai Presiden umumkan bahwa threshold 0 persen, sehingga dan itu sesuai dengan UUD ’45. Di negara demokratis manapun tidak ada sistem threshold, ini kan permainan dari pada oligarki saja. Nah kalau Mas Jokowi lanjutkan ini, pasti iparnya Ketua MK manutlah, kalau enggak berhenti lu jadi ipar, kalau itu dilakukan orang akan ingat apa sih legacy Mas Jokowi, oh dia masih berupaya menegakkan demokrasi, dia berupaya mengubah ynag kriminal menjadi demokrasi yang amanah, demokrasi yang good governance,” tutur dia.
(lir/jbr)
