Sah!- Para civitas akademika kampus banyak yang melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi menyikapi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan melaksanakan kampanye.
Apalagi perkataan tersebut diucapkan oleh Presiden Joko Widodo menjelang kontestasi pilpres tahun 2024. Pasalnya apa yang disampaikan oleh Jokowi tahun ini berbeda dengan yang disampaikan beberapa tahun lalu bahwa presiden termasuk aparatur negara tidak boleh berpihak.
Namun, berbeda halnya dengan perkataan yang digaungkan Jokowi tahun ini bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Beliau berkata bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dengan syarat tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
Beberapa kampus di Negara Indonesia telah menerbitkan petisinya yang mengkritik mengenai hancurnya demokrasi di kabinet Jokowi.
Pertama ada dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang mengeluarkan petisinya di Balairung UGM. Para guru besar, dosen, hingga mahasiswa UGM menyampaikan penyesalan terhadap sikap-sikap yang dinilai menyimpang. Terlepas Jokowi juga salah satu alumni dari UGM.
Guru besar, dosen, dan mahasiswa menanggapi persoalan mengenai pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak terlibatnya beberapa aparat penegak hukum. Serta sikap ketidaknetralan Jokowi atas kontestasi pilpres tahun ini.
Mereka menganggap bahwa apa yang telah terjadi tersebut adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan tidak pedulinya Jokowi terhadap demokrasi Negara Indonesia.
Sebagai alumni UGM seharusnya bisa mencerminkan jati diri Universitas Gajah Mada (UGM) yang selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh terhadap Pancasila maka bisa untuk memperkokoh demokrasi sesuai dengan moral.
Tak hanya itu, demokrasi yang kokoh maka estafet kepemimpinan dan cita-cita luhur UUD 1945 dapat dilanjutkan sehingga bisa mewujudkan tujuan dari pembentukan pemerintahan yang sah.
Bukan hanya dari UGM, petisi mengenai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi juga dikeluarkan oleh UII. Mereka melontarkan statement “Indonesia Darurat Kenegarawanan”. Petisi yang dikeluarkan oleh guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UII dimulai dengan menyanyi Indonesia Raya dan Himne UII.
Prof Fathul Wahid menilai bahwa sudah muncul mengenai sikap-sikap yang tidak etis di era Jokowi. Sikap-sikap tersebut yang tidak etis seperti dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden yang merupakan pasangan dari Prabowo-Subianto.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ramai dibicarakan atas majunya putra sulung Jokowi tersebut dalam kontestasi pemilu 2024. Adapun yang kedua adalah mengenai apa yang sudah dikatakan Jokowi mengenai seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak.
Adapun yang lain seperti penyaluran bantuan sosial oleh Jokowi yang kental dengan nuansa politik praktis yang mana pembagian bansos tersebut dilaksanakan di masa-masa saat ini yang ramai menjelang kontestasi pemilu 2024.
Adapun perbuatan yang melanggar hukum maupun konstitusi yaitu mobilisasi terhadap ASN supaya memberi dukungan kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.
Kemudian ada dari Presiden BEM Universitas Airlangga (UNAIR) yang mengeluarkan petisinya terhadap pemerintahan Jokowi. Bukan hanya dari guru besar maupun dosen tetapi kritikan keras dilontarkan dari BEM.
Anang Jazuli, Presiden BEM Universitas Airlangga mengatakan bahwa dalam hal memihak memang presiden dibolehkan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum denga syarat tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun, Anang Jazuli menjelaskan bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Jokowi merupakan suatu hal yang tidak pada momentum yang tepat untuk dibicarakan. Hal ini tidak lain karena putra sulung Pak Jokowi yang maju sebagai cawapres di kontestasi pemilu tahun ini.
Anang Jazuli, Presiden BEM Universitas Airlangga juga menyebutkan bahwa perkataan Jokowi pada saat itu mengenai kebolehan presiden untuk berpihak dan berkampanye dapat mendatangkan ketidakadilan bagi paslon lain. Tak hanya itu, Jokowi juga mencerminkan ketidaknetralan dalam pemilu yang sebentar lagi akan digelar pada 14 Februari 2024.
Sikap netral merupakan sesuatu yang penting untuk memelihara norma dan etika supaya pemilihan umum dapat terwujud dengan integritas tinggi. Sebab keadilan dalam pemilu memang dibutuhkan supaya masyarakat dapat percaya.
Tanggapan lain juga datang dari mahasiswa UGM yakni Gielbran Muhammad Noor. Ketua BEM UGM tersebut melontarkan pendapatnya yang memang setuju dengan perkataan Jokowi soal presiden boleh berpihak dan berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara.
Selain tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas negara, dalam hal ini mengenai larangan seorang presiden untuk melakukan kampanye untuk keluarga sedarahnya hingga Tingkat tiga derajat.
Atas sikap Jokowi tersebut, Gielbran membenarkan mengenai pernyataan gelar yang digaungkan kepada Jokowi yakni “Alumnus UGM Paling Memalukan”. Menurutnya juga bahwa saat ini Indonesia memiliki tatanan demokrasi yang di level catat.
Tanggapan yang sama muncul dari Ketua BEM Universitas Padjadjaran (UNPAD), Mohamad Haikal Febriansyah.
Menurutnya, apa yang dikatakan oleh Jokowi adalah perihal yang memalukan. Hal ini sebab tidak sejalan dengan semua aparat negara yang menggaungkan supaya pemilu 2024 berjalan dengan damai.
Namun, Presiden Jokowi sebagai seorang yang memiliki kekuasaan paling tinggi justru mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Sebab perkataan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye merupakan suatu hal yang kontradiktif terhadap sesuatu yang sudah diarahkan kepada bawahannya.
Di lain sisi, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) yakni Melki Sedek Huang justru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini sebab masyarakat secara sendirinya mengetahui dan tidak perlu untuk menebak-nebak terkait keberpihakannya pada kontestasi pemilu yang akan datang.
Selain ucapan terima kasih yang dilontarkannya, pada Rabu, 24 Januari 2024 Melki juga menuliskan ucapan selamat di akun twitter miliknya yaitu @namasayamelki.
Beliau mengucapkan selamat bahwa Jokowi mengakhiri kekuasaannya yang terkesan memalukan dan tidak hormat.
Tidak lama kritikan juga datang dari Guru Besar UI yang menyatakan sikap “Negeri Kehilangan Kemudi, Demokrasi Terkoyak”.
Petisi yang diterbitkan itu memang sejalan dengan rasa khawatirnya saat ini terhadap kondisi hukum dan demokrasi Negara Indonesia sekarang.
Deklarasi yang diselenggarakan pada Dies Natalis UI ke-74, para guru besar dan dosen mendeklarasikan empat poin penting.
Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Dewan Guru Besar UI menyatakan bahwa UI bisa dijadikan sebagai mata air dari masyarakat. Selain sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan tetapi juga bisa berguna bagi seluruh masyarakat luas tanpa terkecuali.
Empat poin penting yang dideklarasikan tersbeut pada intinya adalah seruan supaya secara bersama-sama bisa menjaga keutuhan demokrasi di Negara Indonesia.
Deklarasi yang memuat empat poin penting berisi mengenai kebebasan untuk berekspresi, hak memilih tanpa diintimidasi, aparatur negara yang menjunjung tinggi netralitas, dan seruan kepada seluruh perguruan tinggi supaya ikut serta mengawasi jalannya pemilu termasuk perhitungan suara.
Profesor Sulistyowati, Guru Besar Antropologi Hukum FH UI juga akan memberi jaminan bahwa Universitas Indonesia tidak diam ketika kondisi demokrasi Indonesia rusak hanya untuk kepentingan politik 5 tahun.
Setelah menyuarakan deklarasi kebangsaan, para guru besar bernyayi lagu berjudul “Maju Tak Gentar” dengan posisi dikepalnya tangan.
Demikian artikel yang membahas mengenai kritikan yang digaungkan oleh para civitas akademika kampus terhadap pemerintahan Jokowi dan kondisi tatanan demokrasi Negara Indonesia saat ini.
Sah! juga menyediakan berbagai artikel lainnya yang tentunya update dan sangat beragam. Melalui laman Sah.co.id kalian bisa menjelajahi berbagai informasi bermanfaat.
Source:
https://nasional.tempo.co/read/1828989/ramai-sivitas-akademika-kampus-kritik-jokowi-menjelang-pemilu-2024
https://kumparan.com/kumparannews/guru-besar-ui-nyatakan-sikap-negeri-kehilangan-kemudi-demokrasi-terkoyak-225QAJDdgPM/full
The post Begini Kritikan Civitas Akademika Kampus Terhadap Pemerintahan Jokowi appeared first on Sah! Blog.
