Sah! – Sistem elektronik merupakan rangkaian perangkat beserta prosedur yang memiliki fungsi menyebarkan informasi elektronik. PSE merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha untuk melakukan pengoperasian Sistem Elektronik kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan pihak lain.
PSE juga memiliki peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Pemerintah menerbitkan peraturan tersebut, karena adanya tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :
- Merealisasikan Sistem yang Telah Terkoordinasi
Jika tidak adanya sistem yang terkoordinasi seperti pengawasan, koordinasi, serta pencatatan maka akan mengakibatkan adanya pelanggaran hukum di Indonesia
- Menjaga Ruang Digital
Untuk menjaga ruang digital ini sangatlah penting untuk ditaati peraturannya serta wajib dilakukan oleh seluruh penyelenggara digital.
- Melindungi Masyarakat
Sistem Pendaftaran PSE lingkup privat yang sudah bisa dilakukan melalui sistem OSS-RBA, merupakan upaya dari Kominfo untuk melindungi masyarakat di dalam mengakses ruang digital. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PSE sudah mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Keadilan, termasuk pemungut pajak
Adanya keadilan ini nantinya akan mewujudkan keseimbangan dalam konteks equal playing field antara PSE dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, PSE memberikan target kepada seluruh masyarakat Indonesia agar wajib melakukan pendaftaran aplikasi serta layanan mereka ke dalam PSE.
Kategori PSE terbagi menjadi dua, yaitu PSE Lingkup Privat dan PSE Lingkup Publik yang tertulis pada PP 71/2019. Kategori PSE tersebut ada pada Pasal 1 berikut :
- PSE Lingkup Publik merupakan Penyelenggaraan sistem elektronik oleh instansi negara maupun institusi yang ditunjuk oleh instansi negara. Contoh PSE Lingkup Publik seperti situs web menggunakan domain “.go.id’ dan juga “bpjs-kesehatan.go.id” .
- PSE Lingkup Privat merupakan Penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Contoh PSE Lingkup Privat seperti situs web menggunakan domain selain “.go.id”, misalnya whatsapp.
Kedua kategori diatas juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan layanannya, seperti yang sudah tertulis pada Pasal 6 PP 71/2019. Pendaftaran PSE Lingkup Privat dan Lingkup Publik juga tertuang dalam kebijakan turunan PP 71/2019, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 atau Permenkominfo 10/2015 dan Permenkominfo 5/2020.
PSE juga memiliki manfaat, manfaat bagi perusahaan dan manfaat juga bagi masyarakat. Manfaat PSE bagi perusahaan diantaranya, tercatat dalam Tanda Daftar PSE, dipercaya oleh masyarakat, dapat mewujudkan pemetaan ekosistem Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan juga bisa sebagai tanda bukti telah resmi yang terdaftar di Kominfo
Kemudian manfaat bagi masyarakat itu sendiri yakni bisa mengetahui informasi PSE yang telat mendaftar PSE, dapat meningkatkan kepercayaan pada PSE, dan menjadi lebih berhati hati di dalam bertransaksi. Adanya PSE memang sangat bermanfaat didalam menjamin adanya keamanan data dan juga keamanan pada ruang digital.
Maka dari itu, pentingnya untuk mendaftarkan PSE bagi setiap penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah pun juga sudah mewajibkan untuk melakukan pendaftaran PSE baik itu untuk lingkup publik maupun privat.
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha serta pengurusan terkait pendaftaraan PSE. Untuk yang hendak mendirikan lembaga/usaha atau mengurus legalitas usaha dapat kunjungi laman Sah.co.id dan instagram @sahcoid.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
Source:
https://kontrakhukum.com/article/pse-adalah/
https://indonesiabaik.id/infografis/apa-beda-pse-badan-publik-dan-privat#:~:text=Pada%20PP%2071%2F2019%2C%20PSE,Privat%20dan%20PSE%20Lingkup%20Publik.
The post Beberapa Hal Penting Mengenai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) appeared first on Sah! Blog.