Jakarta –
Kemenangan Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr dibayangi oleh sosok sang ayah yang merupakan seorang diktator. Kepemimpinan Marcos Jr dinilai belum tentu serupa dengan cara sang ayah.
Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menuturkan Bongbong terpilih secara demokratis. Rizal menilai era kepemimpinan di Filipina saat ini berbeda saat ayah Marcos Jr memimpin.
“Bongbong itu terpilih secara demokratis. Jadi walaupun anaknya Marcos, belum tentu mengulang apa yang dilakukan Marcos. Namanya sama ya, anaknya Marcos. Tapi, apakah dia bisa mengukir pencapaian otoritarianisme seperti bapaknya? Itu kan zamannya lain,” ujar Rizal dalam Adu Perspektif ’24 tahun Reformasi dan Alarm Demokrasi dari Filipina’, Rabu (18/5/2022).
Keterpilihan Bongbong juga menjadi sorotan karena memperkuat aroma dinasti politik. Terkait apakah keterpilihan Bongbong ini dapat menjadi alarm untuk politik Indonesia, Rizal menilai hal tersebut tidak berpengaruh.
Sebab, menurutnya, tingkat demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Filipina. Indonesia dinilai memiliki keberagaman, sehingga dinilai sulit untuk dikuasi sekelompok orang.
“Penopang kita bagus. Kekuatan Indonesia yang tidak banyak dimiliki negara lain adalah keberagaman kita. Indonesia begitu beragam akan susah ditaklukkan oleh satu orang atau satu kelompok kekuasaan, kalau tidak dengan cara yang berdarah-darah. Ini kan Orde Baru lahir dalam situasi yang penuh darah, Orde Lama juga begitu kira-kira,” tuturnya.
Senada dengan Rizal, politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut terpilihnya anak seorang diktator tidak hanya terjadi di Filipina. Budiman menilai kelembagaan partai politik di Filipina terbilang lemah, sehingga dianggap mudah untuk membersihkan sebuah sejarah.
“Kasus terpilihnya seorang anak diktator itu bukan cuma di Filipina, terjadi di Korea Selatan. Tapi ingat, di Korea Selatan dan di Filipina kelembagaan partai politiknya lemah. Betul-betul partai politik menjadi alat yang telanjang dari kekuatan kelompok bisnis. Tidak ada partai politik yang terkenal di Korea Selatan, Filipina juga demikian,” tuturnya.
“Artinya, memang Korea Selatan dan Filipina adalah sistem politik demokrasi pascadiktatoral itu gagal melakukan pelembagaan yang kuat bagi aspirasi dan agregasi politik. Sistem demokrasinya ada, sistem aturan mainnya ada, tapi aktor-aktornya sangat cair, sehingga untuk cuci sejarah itu mudah,” sambungnya.
Hal ini dinilai dengan kondisi partai-partai di Indonesia. Sebab, menurut Budiman, partai-partai lama memiliki struktur kelembagaan yang kuat.
“Untungnya Indonesia, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan partai-partai yang memang dari masa lampau, struktur kelembagaannya sangat kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai kecemasan atas keterpilihan dan kepemimpinan Bongbong merupakan hal yang berlebihan.
“Kecemasan saya kepada Bongbong ini, menurut saya, berlebihan. Nggak ada yang begitu kembalinya orang, kembalinya sistem, dalam demokrasi itu tidak kita temukan. Itu berbeda dengan kerajaan,” kata Fahri.
Fahri mengatakan situasi saat ini telah berubah dan membuat kepimpinan yang diktator sulit dilakukan. Para pemilih Bongbong juga disebut merupakan warga yang lahir pascalengsernya Marcos, sehingga dinilai tidak mengetahui sejarah sebelumnya.
“Masa anaknya Marcos nggak boleh tampil, kemudian dituduh seolah-olah membawa misi keluarganya, nggak mungkin lagilah, situasinya berubah, generasinya juga berubah, yang pilih Bongbong kan ya generasi pascaMarcos. Jadi dia nggak tahu,” kata Fahri.
Agar tidak terjadi hal serupa, Fahri menilai saat ini yang diperlukan di Indonesia adalah menjaga demokrasi. Salah satunya dengan terus menjaga pikiran demokrasi.
“Struktur, cara kita menjaga demokrasi dan reformasi kita itu yang penting, kita pantau. Yang paling penting itu menjaga pikiran demokrasi,” imbuhya.
(dwia/zak)
